Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Bansos

Jokowi Tak Mau Dikatain Omdo

Selasa, 14 April 2020 05:12 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Kabinet)
Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Kabinet)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi meminta semua bansos atau bantuan sosial yang sudah dirancang pemerintah segera dicairkan dan disalurkan ke masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Jokowi minta anak buahnya itu gercep alias gerak cepat. Minggu ini harus sudah tersalurkan karena Jokowi tak mau dikatain omdo alias omong doang.

Perintah itu diberikan Jokowi ke Mensos Juliari P Batubara dan Menkeu Sri Mulyani dalam pembukaan rapat terbatas mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19, yang digelar secara virtual dari Istana Merdeka, kemarin.

Awalnya, Jokowi mengungkapkan, berdasarkan hasil inspeksinya ke lapangan, ditemukan fakta, masyarakat sudah sangat membutuhkan bansos tersebut. "Saya turun ke bawah kemarin, saya lihat kebutuhan itu sudah ditunggu masyarakat," bebernya.

Bansos yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Kartu Pra-Kerja, yang jumlah penerima dan nilainya sudah ditambah. Selain itu, ada juga bantuan sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga tak mampu senilai Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini mencapai Rp 110 triliun.

Baca juga : Suarez Ikhlas Jika Diganti Martinez

"Jangan nanti di bawah melihat, kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," ucapnya.

Jokowi merasakan betul kesusahaan masyarakat akibat corona. Makanya, dia meminta penyaluran bansos itu disegerakan. "Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali, baik yang berkaitan dengan Kartu Pra-Kerja, PKH, Bansos langsung, Kartu Sembako. Baik dengan pembagian sembako di Jabodetabek, semuanya harus jalan Minggu ini," tegas Jokowi.

Usai rapat, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyatakan, Presiden ingin memastikan berbagai program pengaman sosial bagi masyarakat segera dieksekusi.

"Presiden minta segera dimulai minggu ini bantuan-bantuan sosial yang melalui program social safety net (jaring sosial). Sehingga masyarakat yang terdampak, terutama di Jabodetabek ini, bisa segera mendapatkan dukungan. Terutama bantuan sembako yang nantinya berasal dari Kementerian Sosial," terang Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Baca juga : Dibatasi Tanpa Sanksi, Gimana Mau Dipatuhi

Doni menjelaskan, dalam rapat, Jokowi menegaskan bahwa bansos ini sangat penting bagi masyarakat yang ekonominya terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Doni, Jokowi mendapatkan laporan soal adanya warga pendatang yang tak mendapatkan bantuan sosial. Untuk itu, Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis mengerahkan jajarannya, untuk memastikan bansos tersalur secara merata kepada seluruh warga di DKI yang membutuhkan, meski bukan ber-KTP DKI. "Ini Bapak Presiden meminta kepada Kapolri untuk memberikan dukungan kepada kelompok tersebut (warga pendatang)," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazarudin mengatakan, dana bansos bulan ini bakal cair pekan ini. "Total anggaran bansos untuk PKH menjadi Rp 37,4 triliun. Target kami, dana untuk bulan ini dapat dicairkan pada minggu kedua April agar bisa segera didistribusikan," tuturnya, dalam diskusi virtual dengan tema Jaring Pengaman Sosial pada Pandemi Covid-19, kemarin.

Atas kebijakan Presiden, masyarakat yang terdaftar dalam PKH bakal menerima bantuan sosial dua kali dalam sebulan selama periode April-Juni. Jadi, peserta PKH menerima empat kali bantuan dalam satu tahun. "Ini bermanfaat untuk menambah daya beli selama pandemi Covid-19," imbuhnya.

Lima kalangan yang menerima PKH adalah ibu hamil sebesar Rp 250 ribu per bulan, anak usia dini Rp 250 ribu per bulan, anak sekolah sebesar Rp 75 ribu-Rp 166 ribu per bulan, penyandang disabilitas sebesar Rp 200 ribu per bulan, dan lanjut usia sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Baca juga : Forum Relawan Jokowi Gelar Aksi Solidaritas Bantu Penanganan Corona

Pepen menerangkan, pagu awal yang dialokasikan untuk PKH sebesar Rp 29,1 triliun. Pemerintah lantas menambah anggaran sebesar Rp 8,3 triliun setelah mengumumkan menggelontorkan dana stimulus Rp 405 triliun. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.