Pemkot Salatiga-BPDP Dorong UKMK Naik Kelas Lewat Hilirisasi Perkebunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Hilirisasi komoditas perkebunan dinilai menjadi salah satu jalan bagi pelaku Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan mengatakan, sejumlah komoditas perkebunan selama ini masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan baku atau produk primer. Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi yang diperoleh pelaku usaha belum optimal.

Karena itu, pelaku UKMK perlu didorong mengembangkan produk turunan melalui inovasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi.

Langkah ini penting agar komoditas perkebunan tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dengan pasar yang lebih luas.

“Melalui peningkatan inovasi, branding, dan pemanfaatan teknologi, para pelaku UKMK diharapkan mampu menghasilkan produk turunan yang berkualitas tinggi, berorientasi pasar, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Robby saat membuka Workshop Hilirisasi Komoditas Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UKMK di Grand Wahid Hotel Salatiga, Senin (21/9/2026).

Workshop tersebut diselenggarakan Majalah Hortus bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Sinarmas dan dukungan sejumlah pihak. Menurut Robby, hilirisasi tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi komoditas.

Pengembangan produk turunan juga dapat menjadi strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah tentunya akan mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional, memperluas lapangan kerja, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : BPDP Kenalkan Potensi Produk Turunan Kakao di Bali Interfood Expo 2026

Namun, ia menekankan pengembangan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan nilai tambah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan.

Robby juga menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam membangun ekosistem hilirisasi. Pemerintah, akademisi, BPDP, pelaku usaha, komunitas, UKMK, dan media memiliki peran dalam mendorong inovasi, pengembangan usaha, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.

“Melalui sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, BPDP, pelaku usaha, komunitas, UKMK, dan media, kita dapat memperkuat edukasi publik sekaligus membangun ekosistem hilirisasi yang lebih kuat,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Plt. Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP Arfie Thahar mengatakan, BPDP membuka peluang bagi UKMK yang memiliki ide dan rencana bisnis berbasis komoditas perkebunan.

Melalui Program Pangan dan Hilirisasi, dukungan pendanaan bagi UKMK dapat mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta. Untuk pengembangan usaha dalam skala lebih besar, BPDP juga membuka peluang dukungan pendanaan untuk pembangunan fasilitas produksi, termasuk pendirian pabrik.

“Kalau UKM yang kecil bisa sampai Rp300 atau Rp500 juta, tapi kalau yang besar nanti akan kita lihat kembali. Bahkan untuk pendirian satu pabrik pun kita bisa memberikan bantuan pendanaan melalui program pangan dan hilirisasi,” kata Arfie.

Menurut Arfie, besaran dukungan pendanaan bukan satu-satunya pertimbangan dalam proses seleksi. Proposal akan dinilai secara menyeluruh, mulai dari kesiapan teknologi, ketersediaan bahan baku, potensi pasar, kelayakan finansial, hingga aspek lingkungan.

Artinya, UKMK tidak cukup hanya memiliki gagasan produk. Pelaku usaha juga perlu menunjukkan ketersediaan bahan baku, prospek pasar, model bisnis, serta kemampuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Baca juga : BPDP Perkuat Sinergi Pemkab untuk Percepat Program Perkebunan Rakyat

Saat ini, BPDP membuka call for proposal Program Pangan dan Hilirisasi. Pengajuan proposal dibuka hingga 30 Oktober 2026. Sementara webinar untuk memberikan penjelasan teknis mengenai program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026.

Arfie berharap workshop di Salatiga tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dapat melahirkan gagasan bisnis konkret yang dikembangkan menjadi proposal untuk mengikuti program pendanaan BPDP.

“Harapannya, dari workshop ini muncul ide-ide bisnis yang bisa dikembangkan dan diajukan dalam program pangan dan hilirisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan UMKM berbasis komoditas perkebunan.

Sebagai salah satu produsen sawit terbesar dunia serta memiliki potensi besar pada komoditas kakao dan kelapa, Indonesia memiliki sumber daya yang dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah.

Menurut Helmi, UMKM memiliki posisi strategis dalam mendorong hilirisasi. Petani dan pelaku usaha tidak lagi hanya menjual hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat mengembangkan kegiatan pengolahan yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.

Dalam perspektif BPDP, konsep UMKM naik kelas juga tidak hanya diukur dari peningkatan aset, omzet, maupun kualitas manajemen. UMKM berbasis komoditas perkebunan diharapkan turut memperkenalkan dan mengampanyekan manfaat positif komoditas perkebunan Indonesia.

“Sisi naik kelasnya selain omzetnya meningkat dan manajemennya bagus, juga ikut mengampanyekan kebaikan-kebaikan komoditas ini,” ungkap Helmi.

Baca juga : Buka Peluang Pasar, BPDP Tampilkan Produk UMKM Berbasis Perkebunan Di ITTIE 2026

Khusus pada komoditas sawit, kata Helmi, pelaku UMKM dapat berperan dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai manfaat dan produk turunan sawit kepada masyarakat.

Dengan begitu, UMKM yang berkembang tidak hanya semakin kuat secara bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat, petani, dan ekosistem perkebunan nasional.

Peluang pengembangan produk turunan sawit juga disampaikan Direktur Pusat Studi Kelapa Sawit Instiper, Purwadi. Menurut dia, hilirisasi sawit tidak hanya menjadi ruang bagi industri berskala besar. Produk turunan sawit telah digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan hingga kosmetik.

Minyak sawit, kata Purwadi, tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai produk. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbuka ruang bagi UKMK untuk mengembangkan produk turunan berbasis sawit.

Ia mencontohkan penggunaan turunan sawit dalam produk cokelat melalui cocoa butter substitute (CBS). Bahan tersebut dapat berasal dari turunan sawit dan digunakan dalam sejumlah produk cokelat yang beredar di pasar.

Purwadi menilai pemahaman mengenai produk turunan komoditas perlu diperkuat, terutama bagi generasi muda dan pelaku usaha. Dengan pemahaman tersebut, peluang hilirisasi dapat dilihat bukan sekadar dari sisi bahan mentah, tetapi juga dari berbagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, pengetahuan, akses pendanaan, dan peluang pasar, sehingga UKMK Perekebunan Naik Kelas dan menjadi Inkubasi Bisnis UKMK Perkebunan yang tumbuh dan mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.