Dark/Light Mode

Lantik Enam Pejabat Fungsional

Sekjen LHK Ingatkan Soal Inovasi dan Konsolidasi Kinerja

Rabu, 1 Juli 2020 08:59 WIB
Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono melantik 6 Pejabat Fungsional baru di Jakarta (30/06).
Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono melantik 6 Pejabat Fungsional baru di Jakarta (30/06).

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mewakili Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar melantik enam Pejabat Fungsional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (30/06). 

Pejabat fungsional yang dilantik, yakni 2 orang Analis Kebijakan Ahli Utama, 1 orang Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, 1 orang Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, 1 orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya, dan 1  orang Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya.

"Ini adalah pertama kalinya pengendali ekosistem ahli madya dan analis pengelolaan keuangan APBN ahli madya dilantik di KLHK," ucap Bambang, Rabu (1/07). 

Bambang menyampaikan, bahwa kegiatan pelantikan dan mutasi di setiap instansi merupakan hal wajar dan sebagai kebutuhan organisasi. 

Pegawai KLHK diharapkan, dapat berkontribusi dalam berbagai inovasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

"Melalui lomba inovasi pelayanan publik yang diadakan setiap tahun oleh KemenPanRB, salah satu inovasi KLHK yaitu Simontana di tahun ini masuk ke Top 99 dan sudah diuji untuk masuk ke top 45. Mudah mudahan setiap tahun inovasi pengelolaan LHK bisa terus bertambah dan masuk top 45," kata Bambang.

Baca juga : Peringati Hari Medsos, Willy Ingatkan Komunikasi Manusiawi Itu Penting

Pria jebolan Universitas Brawijaya ini mengatakan, setiap produk kebijakan yang dibuat harus berdasarkan keilmuan. Artinya dasar keilmuan dari sebuah produk kebijakan harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan di KLHK terus berkembang dan menjadi solusi yang tepat terhadap persoalan yang berkembang di ruang publik. 

Oleh karenanya, peran fungsional peneliti ada untuk mendukung fungsi ini.

“Era teknologi dan digitalisasi saat ini semakin menuntut transparansi dan kecepatan. Untuk itu, kita sebagai unsur pemerintah, pembuat dan pelaksana kebijakan publik, tidak boleh terlambat mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang timbul di tengah masyarakat. Desain atau formulasi sebuah kebijakan publik harus didasarkan pada basis sains dan diterima publik sesuai dengan dinamika yang terus berkembang,” tegas Bambang.

Disamping itu, fungsional analis kebijakan memegang peranan penting dalam perbaikan proses penyusunan kebijakan publik dan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan.

Untuk mendukung formulasi kebijakan yang baik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, kontribusi dari seorang fungsional perencana menjadi elemen penting. 

Baca juga : Menteri LHK Luruskan Soal Deforestasi dan Hutan Primer

Aspek perencanaan merupakan tahapan manajemen yang membutuhkan porsi perhatian besar dalam menjalankan organisasi. 

Fungsional perencana merupakan pelaksana perencanaan teknis dalam merumuskan rekomendasi strategis, kebijakan dan program serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaannya.

Kemudian fungsional pengendali ekosistem hutan dengan tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dapat mendekatkan produk-produk kebijakan sektor kehutanan yang lebih membumi, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. 

Fungsional pengendali ekosistem hutan juga berperan sebagai pelaksana teknis yang bekerja intens di tingkat tapak, akan dapat memberikan informasi dan data yang berkualitas.

Untuk menjalankan pemerintahan, aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang taat azas tidak kalah penting. 

Semua program pemerintah dapat berjalan dengan dukungan anggaran negara, sehingga penggunaannya harus sesuai aturan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Baca juga : Lantik Pejabat, Menpora : Jawab Sorotan Publik dengan Kinerja

Tugas fungsional analis pengelolaan keuangan APBN menjadi penting untuk efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja KLHK dengan pemenuhan kriteria prudent dan akuntabel.

"Jabatan yang kita emban saat ini merupakan amanah dan menjadi simpul penting koordinasi kerja, di mana kita ditempatkan. Program-program kerja Kementerian harus betul-betul terkonsolidasi dengan baik,” tuturnya.

Bambang berharap melalui pelantikan ini dapat membawa manfaat bagi individu yang dilantik dan kontribusinya terhadap keberlangsungan dan kemajuan KLHK ke depan. 

Selain itu, Sekjen KLHK juga mengimbau agar seluruh jajaran membangun kerja sama dan pola kerja serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk kinerja KLHK. [FIK]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.