Jambi Percepat Pelaksanaan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI) di provinsi Jambi dipercepat. Seiring informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan, peralihan musim kemarau 2020 telah dimulai sejak Mei. Bahkan diprediksi, akan mengalami puncaknya pada Agustus dan September 2020.

Pemerintah dan masyarakat perlu waspada terhadap risiko yang ditimbulkan pada daerah-daerah yang rawan akibat perubahan iklim. Salah satu dampak perubahan iklim ini adalah bencana kekeringan yang cenderung terus meningkat, baik frekuensi, intensitas dan distribusi kejadiannya.

Kejadian kekeringan tersebut sangat nyata berpengaruh terhadap sub-sektor hortikultura. Di antaranya, terjadi peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hama dan kerusakan tanaman akibat kekurangan air.

Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) guna menjaga pasokan, tentunya ketersediaan air harus menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto menyampaikan, kebijakan pembangunan hortikultura terkait Dampak Perubahan Iklim (DPI) ada tiga strategi.

Baca juga : PLN Lakukan Penyemprotan Disinfektan Di Kantor Pusat

Pertama, antisipasi dengan mengadakan pengkajian terhadap perubahan iklim, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor pertanian. Kedua, mitigasi untuk mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Ketiga, adaptasi. Yaitu tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif terhadap perubahan iklim.

Anton -sapaan akrabnya, menambahkan, langkah konkrit yang dilakukan di lapangan dalam penanganan DPI melalui pengumpulan data dan informasi iklim dari Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pertanian (UPT BPTP) seluruh Indonesia.

Di saat yang sama, berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan atau Early Warning System (EWS) cuaca untuk tiga bulan ke depan dan antisipasi ketersediaan air hujan. Kemudian, menyampaikan EWS manajemen pola tanam ke Dinas Pertanian seluruh Indonesia. Juga berkordinasi dengan perguruan tinggi maupun instansi terkait. Terutama informasi daerah rawan kekeringan dan kebanjiran.

Menurut Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf, salah satu Kebijakan Direktorat Perlindungan Hortikultura, bertujuan pengamanan produk hortikultura akibat DPI, melalui adaptasi dan mitigasi. Sasarannya, lokasi sentra hortikultura yang rawan terkena kekeringan dan banjir.

Baca juga : Blibli Catat Kenaikan Penjualan Selama Pandemi

Direktorat Jenderal Hortikultura juga telah memfasilitasi penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap komoditas hortikultura di seluruh Indonesia. Adapun komponen-komponen kegiatan, di antaranya teknologi hemat air (irigasi tetes/sprinkler/kabut), pompanisasi, sarana pendukung (pipa/pralon/selang/tandon air), teknologi panen air (embung, sumur dangkal, sumur dalam), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di provinsi.

Farda Sopian Simanjuntak selaku Kepala BPTPH Provinsi Jambi menegaskan sangat mendukung program pemerintah dalam pengamanan produksi, baik gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Salah satu di antaranya, dengan mengoptimalkan peran pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) di lapangan. Untuk dapat meningkatkan pengamatan, bimbingan pengendalian dan permasalahan permasalahan OPT dan DPI.

Dalam penanganan DPI, POPT hendaknya benar-benar menguasai wilayah dan dapat memetakan daerah yang rawan terdampak perubahan iklim. Seperti banjir dan kekeringan. Sehingga akan mempermudah antisipasi. Provinsi Jambi yang terdiri dari 141 kecamatan dan hanya didukung 82 orang POPT tentu mempunyai kendala tersendiri.

Namun, dalam mengamankan produksi BPTPH Jambi memiliki slogan "Cepat Tanggap Akurat". Hal ini dibuktikan dengan adanya percepatan kegiatan antisipasi penanganan dampak perubahan iklim yang semula direncanakan September. Kini seiring informasi BMKG melalui surat kewaspadaan Direktorat Perlindungan Hortikultura, kegiatan tersebut dipercepat ke awal Juli ini.

Baca juga : Belum Banyak yang Tahu, 3 Tanaman Ini Bisa Cegah Dampak Perubahan Iklim

"Dengan bantuan sarana penanganan Dampak Perubahan Iklim berupa pompa air dan teknologi hemat air bagi kelompok tani, para petani sangat berterima kasih. Ini sangat membantu petani. Khususnya dalam mengantisipasi kekeringan di lapangan. Sehingga dapat meningkatkan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas", pungkasnya. (KAL)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.