Dewan Pers

Dark/Light Mode

Cegah Hoaks Terkait UU Ciptaker, Rektor IPDN Sosialisasi Ke Masyarakat Kalimantan Barat

Senin, 9 Nopember 2020 12:25 WIB
Rektor IPDN Hadi Prabowo (keenam kiri) dan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji (ketujuh kiri) saat acara sosialisasi UU Ciptaker di Kuburaya, Kalimantan Barat, Senin (9/11)/Ist
Rektor IPDN Hadi Prabowo (keenam kiri) dan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji (ketujuh kiri) saat acara sosialisasi UU Ciptaker di Kuburaya, Kalimantan Barat, Senin (9/11)/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ikut andil dalam mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipaker) ke daerah. Hal itu dilakukan sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. 

Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, sosialisasi mesti dilakukan untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat soal UU Ciptaker, yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi 2 November 2020.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh IPDN secara bertahap di 7 kampus IPDN daerah. Pelaksanakan kegiatan sosialisasi dilakukan di IPDN kampus Kalimantan Barat (Kalbar) dan Papua. 

Sementara, IPDN Kampus Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menyusul melaksanakan sosialisasi pada 12 November 2020. Terakhir, kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di IPDN kampus Sumatera Barat yang akan dilaksanakan 16 November 2020. 

Berita Terkait : Borong Penghargaan Property Awards, Bukti Inovasi LPKR Diterima Masyarakat Dan Dunia Global

Hari ini, Hadi menyambangi IPDN Kampus Kalimantan Barat dalam rangka melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja.

“Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya berita-berita bohong (hoaks) yang menyebar di masyarakat," kata Hadi, saat sosialisasi di IPDN Kampus Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (9/11).

Hadi memimpin langsung pelaksanaan kegiatan sosialisasi di tim wilayah barat yakni di IPDN kampus Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalbar Sutarmidji dan pejabat daerah di Provinsi Kalbar. 

Berita Terkait : Mendagri Puji Rektor IPDN Bentuk Tim Sosialisasi UU Ciptaker

“Selain untuk memberikan sosialiasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait Undang-Undang Cipta Kerja, sosialisasi ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri guna menyusun RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) terkait  Undang-Undang Cipta Kerja," jelas Hadi.

Kampus Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi kampus daerah pertama yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada 6 November 2020.

Pelaksanaan sosialisasi ini disambut baik oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan di IPDN Kampus Makassar.

Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi di Kampus Makassar baik secara luring maupun daring, terdiri atas jajaran kepala daerah, perwakilan unsur pimpinan dewan, perwakilan asosiasi pengusaha, perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan perangkat daerah terkait. 

Berita Terkait : Soal UU Citaker Salah Ketik, Kader PDIP Minta Setneg Berbenah

Seluruh kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Publik dapat menyaksikan sosialisasi ini secara virtual melalui aplikasi zoom. 

Sebelumnya, Mendagri memberikan apresiasi tinggi kepada Rektor IPDN yang telah membentuk Tim Percepatan Sosialisasi UU Ciptaker di wilayah barat dan timur sesuai dengan lokasi keberadaan kampus IPDN daerah. 

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Mendagri pada saat menyampaikan Kuliah Umum bagi satuan praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, 7 November 2020.

"Saya berharap dalam sosialisasi ini dapat terjaring masukan-masukan dari stakeholders untuk segera kita tampung dan rumuskan ke dalam muatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," jelas Tito. [DIR]