Temui Firli Bahuri Cs, BGS Bahas Program Vaksinasi Gotong Royong

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin hari ini kembali menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dia bertemu pimpinan komisi antirasuah.

Budi menyatakan, pertemuan ini salah satunya membahas vaksin gotong royong atau vaksinasi mandiri. Berbeda dengan vaksinasi gratis pemerintah, vaksinasi mandiri dilakukan masyarakat secara perorangan.

"Beberapa prinsip kita bicarakan, sebaiknya seperti apa," beber Budi dalam dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Kamis (11/2).

Vaksinasi mandiri belum difinalisasi. Kemenkes masih menunggu vaksinasi tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia (lansia), dan tenaga publik, rampung. "Sesudah vaksinasi tiga kelompok itu, opsi ini baru akan kita kaji," imbuh eks direktur utama PT Inalum itu. Budi berharap, vaksinasi mandiri segera mendapat persetujuan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). 

Baca juga : Bos Kadin: Pengusaha Antusias Ikuti Program Vaksinasi Gotong Royong

Selain soal vaksinasi mandiri, dalam pertemuan itu, Budi kembali meminta pendampingan KPK dalam pelaksanaan program vaksinasi. "Kami membuka dialog secara dini dengan teman-teman di KPK untuk bisa mendapatkan pendampingan," ujar Budi yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Program vaksinasi nasional tersebut menargetkan 181,5 juta rakyat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun. Tiap orang, butuh dua dosis vaksin. Jadi total, dibutuhkan 363 juta vaksin dosis. Jika ditambah 15 persen cadangan, ada 426 juta dosis vaksin.

"Jadi bisa kebayang kalau harga vaksin rata-rata, biar gampang menghitungnya 10 dollar, dengan 426 juta dosis itu, (sebanyak) 4,3 billion (miliar) dolar AS uangnya nanti akan dikeluarkan untuk membeli sejumlah vaksin ini," tuturnya.

Karena itulah, Menkes meminta pendampingan KPK untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Jangan sampai, kata Budi, para pejabat di kementerian/lembaga yang mendapatkan tanggung jawab besar dan anggaran yang besar ini salah jalan.

Baca juga : Bantu Program Vaksinasi Covid, Pentagon Kerahkan 1.100 Tentara Aktif

"Pak Ketua (KPK) bilang, 'jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang'. Kalau bisa kita bantu kasih tahu, ini pagar-pagarnya supaya jangan sampai masuk jurang," beber mantan direktur utama Bank Mandiri ini.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengamini, dalam pertemuan dibahas rencana pelaksanaan hingga pengadaan vaksin gotong royong sesuai dengan Perpres 99 Tahun 2020.

"Vaksin mandiri ini dilaksanakan oleh BUMN. Tentu kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin, dan vaksinasi itu sendiri darimana sumbernya, pengadaannya, pengaturannya, sampai dengan distribusi," ujar Firli.

KPK memastikan bakal mengawal program vaksinasi mandiri. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca juga : Waka Komisi IX DPR Nilai PPKM Berbasis Mikro Pas Dengan Budaya Gotong Royong

"Kita lakukan pengawalan, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. setiap rupiah itu harus kita pertanggungjawabkan. Inilah tugas KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi," tandas jenderal polisi bintang tiga itu.

Ini kali kedua Menkes Budi datang ke KPK untuk membicarakan soal vaksin. Sebelumnya, pada Jumat (8/1), dia datang bersama Menteri BUMN Erick Thohir. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.