Pemerintah Realisasikan Penambahan 10 Ribu Jemaah Haji Tahun Ini Juga

RM.id  Rakyat Merdeka - Kunjungan dan perjalanan umroh Presiden Jokowi menghasilkan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang. Kementerian Agama (Kemenag) bakal kerja keras untuk merealisasikan penambahan tersebut di tahun ini juga.

Saat ini, kuota jemaah haji untuk Indonesia sebanyak 221.000 orang. Dengan penambahan itu, jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini menjadi 231.000 orang.

“Kami di Kemenag akan all out untuk merealisasikan penambahan kuota 10 ribu meskipun implikasinya tidak sederhana. Penambahan kuota 10 ribu ini terjadi tatkala Pemerintah sudah melakukan persiapan akhir pelaksanaan musim haji tahun ini,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Senin (15/4) malam, seperti dikutip setkab.go.id.

Lukman sangat bersyukur dan berbahagia mendengar kabar yang sangat baik bahwa Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud menyetujui permintaan umat Islam Indonesia. Apalagi penambahan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan Raja Salman dengan Presiden Jokowi. 

Menurut Lukman, ini adalah penambahan kuota kedua yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Di 2018, Kerajaan Arab Saudi juga memberikan penambahan kuota sebanyak 10.000 orang.

Baca juga : Target Ekspor Dipatok Moderat

“Beberapa waktu lalu permintaan serupa juga dikabulkan Raja Salman. Ini adalah untuk kali kedua Raja Salman menyetujui permintaan kita untuk penambahan kuota. Meskipun dari sisi waktu ini mendesak. Mungkin kalau satu bulan sebelumnya tentu persiapannya lebih panjang, sebab impilkasinya tidak sederhana,” tutur Lukman.

Terlepas dari semua itu, Lukman mengajak umat Islam di Indonesia untuk lebih mengedepankan rasa syukur. Penambahan ini merupakab sesuatu yang sangat bermakna dan ini menunjukkan betapa Pemerintah Arab Saudi itu memberikan posisi yang sangat istimewa bagi Indonesia.

Bahas Bareng DPR

Lukman mengemukakan, tambahan kuota tersebut sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera melakukan pembahasan dengan DPR. Pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks.

Pertama, terkait biaya penyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Besaran BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini adalah Rp 35.235.602 atau setara 2,481 dolar AS.

Baca juga : Pertamina Siagakan Pasokan BBM dan LPG di Wilayah Indramayu

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp 7,039 triliun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp 346 miliar,” terangnya.

Selain itu, penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya. Kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri.

Di dalam negeri, penambahan kuota akan memengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” sambung Menag.

Di luar negeri, lanjut Lukman, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, harus ditambah. Itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

Baca juga : Pemerintah Mau Gratiskan Pajak Semua Ekspor Jasa

“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” papar Menag.

Untuk akomodasi di Makkah, Lukman  menjelaskan, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi.

“Penyediaan akomodasi di Makkah yang saat ini sedang berjalan, sudah hampir final dengan skema zonasi. Karenanya, kemungkinan besar, khusus untuk tambahan 10 ribu ini tidak lagi menggunakan sistem zonasi,” ucap Menag.

Selain akomodasi, kebutuhan lainnya yang harus disiapkan adalah bus shalawat dan biaya angkut bagasi. “Semua membutuhkan biaya, baik direct maupun indirect. Karenanya, Kemenag akan segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait penambahan kuota ini,” tandas Lukman. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.