Swasembada Garam Enggak Susah Lho

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi memandang bahwa mencapai swasembada garam tidak susah. Asalkan Pemerintah serius, swasembada tersebut pasti bisa dicapai.

Viva menegaskan, Indonesia punya modal besar untuk swasembada garam. Salah satunya, garis pantai Indonesia yang merupakan terpanjang kedua di dunia. Panjang garis pantai Indonesia cuma kalah dari Kanada.

“Garis pantai kita adalah yang terpanjang kedua di dunia. Itu potensi untuk meraih swasembada garam,” kata politisi senior PAN ini, di Jakarta, kemarin.

Sayangnya, kata dia, baru sebagian kecil garis pantai Indonesia yang dijadikan tempat produksi garam. Selama ini, industri garam Indonesia hanya mengandalkan beberapa wilayah sentra di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sudah begitu, di dunia tidak semua daerah pesisir di dua provinsi itu menjalan tempat produksi garam. Di Jawa Timur, produksi garam terpusat di Madura, Lamongan, dan Gresik. Sedangkan di NTT, cuma ada di Bipolo dan Kupang.

Produksinya juga masih tergantung iklim, angin, dan faktor lain. Saat sinar matahari sedang tidak terik, produksi langsung terganggu.

Baca juga : Mustahil, Pemerintah Hapus Pendidikan Agama

Viva meminta Pemerintah segera mengatasi kondisi ini. Produksi garam nasional harus ditingkatkan. Jika tidak, Indonesia akan selalu tergantung dengan impor. Padahal, Indonesia punya potensi besar.

“Dengan jumlah penduduk kita yang terus bertambah, tentu kebutuhan garam semakin meningkat juga. Tanpa ada peningkatan produksi, volume impor kita akan terus membesar,” katanya.

Untuk meningkatkan produksi itu, kata Viva, cuma butuh dua hal. Pertama, menambah luas lahan dan mengintegrasikan lahan yang sudah ada. Kedua, penggunaan teknologi. Jika dua hal ini dilakukan, dijamin produksi garam akan meningkat pesat.

Saat ini, kata Viva, sudah ada beberapa petani ataupun pelaku usaha garam memiliki teknologi untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas garam. Teknologi tersebut adalah bio membran dan rumah prisma.

“Seharusnya, (dua teknologi) itu dimasifkan. Saat ini, masih kurang merata penggunaan teknologi baru untuk produksi garam. Kita juga mempunyai kemampuan menghasilkan garam industri asalkan petani sabar tidak memanen lebih cepat,” kata Viva.

Baca juga : Baleg: Pemerintah Males Datang Rapat

Masalahnya, sambung Viva, penerapan teknologi ini belum mendapat respons serius dari Pemerintah. Pemerintah masih menganggap bahwa pengadaan teknologi produksi garam kewajiban para petani. Dia meminta Pemerintah memberikan subsidi bagi petani untuk pengadaan teknologi garam tersebut.

“Perlu juga ada penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai daerah mana saja yang berpotensi menghasilkan garam nasional selain yang ada sekarang. Sebab, kalau cuma mengandalkan kontribusi yang sekarang, kita pasti akan selalu impor setiap tahun. Di 2018 saja, itu (impor garam) sebanyak 3,1 juta ton. Itu banyak loh. Jadi mesti ada perluasan lahan yang terintegrasi sambil cari potensi daerah baru yang bisa menghasilkan produksi garam nasional,” katanya.

Viva yakin, jika konsep yang dipaparkannya dilaksanakan, produksi garam nasional akan meningkat pesat. Pasokan garam dari petani dan stabilitas harga akan terjaga. Swasembada pun bisa diraih.

“Yang penting, Pemerintah serius. Saya yakin, kalau Pemerintah serius melakukan tahapan yang saya kemukakan tadi, kita mampu swasembada garam,” kata Viva.

Dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin, masalah garam ini juga dibahas. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta Menteri Susi meningkatkan produksi garam nasional.

Baca juga : DPR & Pemerintah Juga Ingin Wariskan Pembangunan SDM

Rapat tersebut sebenarnya membahas pelaksanaan APBN 2018 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Komisi IV menerima penjelasan realisasi serapan APBN KKP 2018 sebesar Rp 6 triliun alias 79,89 persen dari pagu sebesar Rp7.632 triliun. Di akhir rapat, Komisi IV berpesan ke Menteri Susi untuk meningkatkan bantuan program prioritas untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya untuk petambak garam.

“Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memperluas lahan garam yang terintegrasi serta mengimplementasikan inovasi dan teknologi peningkatan produksi garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan garam nasional,” kata pentolan Partai Gerindra itu. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.