Dark/Light Mode

Kampayekan Pita Lila

Menko PMK Apresiasi Penanganan Stunting Di NTT

Selasa, 4 Mei 2021 17:19 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri) saat dialog dengan tim penggerak PKK dan balita di Kantor Lurah Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, Selasa (4/5). (Foto: Kemenko PMK)
Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri) saat dialog dengan tim penggerak PKK dan balita di Kantor Lurah Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, Selasa (4/5). (Foto: Kemenko PMK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menduduki peringkat stunting tertinggi se-Indonesia. Namun dalam kurun dua tahun terakhir, pemerintah daerah setempat telah berhasil membuktikan penurunan angka stunting yang signifikan dari 35,4 persen pada tahun 2018 menjadi 28,2 persen di 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut keberhasilan penurunan angka stunting di NTT berkat kerja sama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan. Mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat.

Berita Terkait : Menko PMK: Para Istri ABK KRI Nanggala-402 Perempuan Tangguh

"Di NTT ini kerja sama penurunan angka stuntingnya sangat baik dari pemerintah daerah didukung oleh penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pemerintah pusat hanya tinggal mendorong saja," ujar saat dialog dengan tim penggerak PKK di Kantor Lurah Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, seperti keterangan pers yang diterima RM.id, Selasa (4/5).

Muhadjir menekankan pentingnya peranan partisipasi dari kelompok masyarakat seperti tim penggerak PKK dalam menangani masalah stunting di daerah. Melalui ibu-ibu PKK, program intervensi dari pemerintah akan lebih mudah terimplementasi.

Berita Terkait : Menko PMK: Perlu Siapkan Protokol Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton

"Menurut laporan Ibu Penggerak PKK (Provinsi NTT), PKK-nya sangat agresif termasuk juga tenaga-tenaga di lapangan mulai dari PKH, tenaga gizinya, bidan juga bekerja dengan sangat agresif," ujar Muhadjir yang hadir bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan nantinya pemerintah akan menyalurkan bantuan dari pusat khusus untuk penanganan stunting. Akan tetapi, menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) khusus stunting yang hampir selesai. Yang akan jadi ujung tombak penanganan stunting adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Berita Terkait : Hindari Fitnah, Muhadjir Minta Nadiem Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Kamus Sejarah

Sementara, istri Gubernur NTT yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat menjelaskan bahwa tim penggerak PKK memiliki kepanjangan tangan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, keterlibatan PKK dalam penanganan stunting sangat strategis.
 Selanjutnya