Jaga Pemulihan Ekonomi, Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran Harus Diantisipasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai indikator penanganan kasus Covid-19 di Indonesia relatif lebih baik daripada indikator di tingkat global. Secara umum, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. Tingkat kasus aktif 5,2 persen (lebih rendah dari global 11,09 persen), tingkat kesembuhan 92,0 persen (lebih baik dari global 86,83 persen), namun tingkat kematian 2,8 persen (masih lebih tinggi dari global 2,07 persen). Kasus aktif nasional konsisten mengalami penurunan sebesar 48,6 persen dari puncak kasus pada 5 Februari 2021. Penurunan kasus aktif sebesar -7.595 dalam 1 minggu terakhir, sehingga per 16 Mei 2021, jumlah kasus aktif sudah berhasil turun menjadi 90.800 kasus. 

Meskipun beberapa indikator menunjukkan tren positif dan perbaikan, namun perlu kewaspadaan terkait dengan peningkatan signifikan jumlah kasus dan penggunaan tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) di sebagian besar provinsi di Sumatera, dan ditemukannya beberapa kasus varian baru (B.117 Inggris dan B.1.617 India). “Perlu mewaspadai dan antisipasi potensi lonjakan/kenaikan kasus aktif, setelah pelaksanaan libur panjang Idul Fitri ini,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas, di Istana Merdeka, Senin (17/5). 

Tren jumlah kasus aktif di tingkat provinsi memperlihatkan, 15 provinsi meningkat (sebagian besar di Sumatera) dan 19 provinsi menurun. Provinsi yang kasus aktifnya meningkat adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Tambahan kasus mingguan di seluruh provinsi di Sumatera menunjukkan tren peningkatan (kecuali Bengkulu). Karena itu, pemerintah mewaspadai potensi terjadinya peralihan lonjakan kasus saat terjadi mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa. 

Baca juga : Pilar Pemulihan Ekonomi, Arsjad Rasjid Dukung Vaksinasi Gotong Royong

Sedangkan untuk BOR nasional berada di level yang aman dan cukup rendah, yaitu sebesar 29 persen. Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatera menyebabkan BOR di seluruh provinsi di Sumatera (kecuali Bengkulu) lebih tinggi dibandingkan BOR nasional. Rinciannya, Sumatera Utara 57 persen, Riau 52 persen, Kepulauan Riau 49 persen, Sumatera Barat 49 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Bangka Belitung 45 persen, Jambi 43 persen, Lampung 38 persen, dan Aceh 34 persen. 

Untuk mengantisipasi arus balik pasca libur Lebaran, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Berdasarkan monitoring dan hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi lonjakan arus balik terjadi pada H+2 (16 Mei) dan H+7 (21 Mei), terutama untuk moda transportasi darat. Karena itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, untuk mencegah peningkatan kasus pasca libur panjang Lebaran. Yaitu dengan memberlakukan kebijakan random-test untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Jawa yang menuju Jakarta dan mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatera menuju ke Jawa dan Jakarta.

Perkembangan Pemulihan Ekonomi 
Antisipasi lonjakan kasus Covid-19 tersebut sangat diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi agar terus berlanjut di kuartal II dan selanjutnya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, yang diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sampai 11 Mei 2021 sudah terealisasi Rp 172,35 triliun atau 24,6 persen dari pagu Rp 699,43 triliun. Realisasi tersebut bertambah sebesar Rp 49,01 triliun dari realisasi kuartal I yang sebesar Rp 123,26 triliun.

Baca juga : Dalam Suasana Libur Lebaran, Hindari Silaturahmi Fisik

Pertama, realisasi kesehatan Rp 24,90 triliun atau mencapai 14,2 persen dari pagu sebesar Rp 175,22 triliun. Kedua, realisasi perlindungan sosial Rp 56,79 triliun atau mencapai 37,8 persen dari pagu sebesar Rp 150,28 triliun. Ketiga, realisasi program prioritas Rp 21,8 triliun atau mencapai 17,6 persen dari pagu sebesar Rp 123,67 triliun. Keempat, realisasi dukungan UMKM dan korporasi Rp 42,03 triliun atau mencapai 21,7 persen dari pagu sebesar Rp 193,53 triliun. Kelima, realisasi insentif usaha Rp 26,83 triliun atau mencapai 47,3 persen dari pagu sebesar Rp 56,72 triliun. 

Sedangkan untuk penyaluran perlindungan sosial, telah dilakukan upaya percepatan. Sampai 11 Mei 2021 realisasinya sudah baik. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 13,83 triliun atau 48,19 persen dari anggaran Rp 28,71 triliun. Kedua, kartu sembako mencapai Rp 17,24 triliun atau 38,20 persen dari anggaran Rp 45,12 triliun. Ketiga, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp 11,18 triliun atau 98,39 persen dari anggaran Rp 12,0 triliun. Keempat, Program BLT Desa mencapai Rp 2,51 triliun atau 17,41 persen dari anggaran Rp 14,4 triliun. 

Perkembangan kinerja dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 10 Mei 2021 juga sudah baik. Realisasi KUR Januari sampai 10 Mei 2021 sebesar Rp 90,30 triliun (35,69 persen dari target 2021 sebesar Rp 253 triliun). Jumlah ini diberikan kepada 2,49 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar 232,24 triliun rupiah dengan NPL 0,71 persen. Penyaluran KUR selama 2021 berdasarkan jenis, yaitu KUR super mikro (4,70 persen), KUR mikro (62,07 persen), KUR kecil (33,20 persen), dan KUR untuk PMI (0,02 persen). 

Baca juga : Kementerian ESDM: Pasokan BBM Dan LPG Periode Libur Lebaran Aman

“Ekonomi Indonesia akan rebound di tahun 2021. Dengan kontraksi ekonomi di kuartal II 2020 yang sebesar -5,32 persen, PDB harga konstan (ADHK) di kuartal II-2020 turun menjadi hanya Rp 2.589,8 triliun. Jika PDB di kuartal II-2021 dapat dikembalikan ke level normal kuartal II-2019 saja (Rp 2.735,4 triliun), maka growth pada kuartal II-2021 sudah mencapai angka 6,3 persen. Kalau ditambah dengan berbagai extra-efforts yang telah dilakukan, maka optimis pertumbuhan di kuartal II-2021 bisa di kisaran 7 persen,” kata Airlangga. 

Airlangga menambahkan, secara spasial, sektor-sektor yang tumbuh positif di lebih dari 60 persen provinsi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air dan pengelolaan sampah; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. “Perbaikan pertumbuhan ekonomi sudah terjadi di berbagai provinsi. Sepuluh provinsi yang sudah tumbuh positif adalah Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulteng (6,26 persen), Jogja (6,14 persen), Sulut (1,87 persen), Sultra (0,06 persen), NTT (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Babel (0,97 persen), dan Malut (13,45 persen),” jelas Airlangga. Selanjutnya, Airlangga juga mengatakan bahwa ada 10 provinsi yang menyumbang 77,71 persen terhadap total PDB nasional di kuartal I-2021. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.