Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Hentikan Pembunuhan Dan Teror KKB Di Papua, Negara Harus Tegas

Sabtu, 8 Mei 2021 08:00 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil Papua oleh Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) bukan dengan diskusi, melainkan dengan tindakan tegas oleh negara. Negara harus bersikap tegas. Sebab, pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak KKB dan kelompok pelaku teror lainnya.

Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, ketika dirinya membuat pernyataan mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan kelompok teroris telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil sampai prajurit TNI-Polri.

"KKB membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga. Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Tidak. Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?’’ tegas Bamsoet, Sabtu (8/5).

Baca juga : Pastikan Tak Ada Penumpang, Ganjar Manjat Truk Di Posko Penyekatan Ajibarang

Menurut Bamsoet, penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB. Agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua.

Tentang pendekatan damai atau diskusi menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua, Bamsoet mengajak dan mempersilakan semua pihak untuk membuka lagi catatan tentang sejumlah upaya atau pendekatan damai yang diprakarsai pemerintah Indonesia selama ini. Almarhum Presiden BJ Habibie (1998-1999), melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi.

Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Baca juga : Teroris Papua Merengek-rengek

"Pendekatan damai dengan OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Melalui staf khususnya, SBY menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi," beber Bamsoet.

Bahkan, lanjutnya, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua. Termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang. Presiden Jokowi, yang banyak menahan diri dalam menghadapi kebengisan KKB, melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Sejak menjabat presiden, Jokowi setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.

Baca juga : Horee, Tol Serang-Panimbang dan Tol Merak-Tangerang Bakal Terintegrasi

"Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri. Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror yang telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena, Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana," tegas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.