Urusan Haji Tak Elok Digoreng-goreng

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembatalan haji tahun ini sudah diterima dengan ikhlas oleh para calon jemaah, namun, isu ini justru “digoreng-goreng” oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, sepertinya tak elok melakukan hal seperti ini.

Keputusan pemerintah tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini diumumkan, Kamis (3/6). Yang mengumumkan: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Secara garis besar, alasannya ada 2. Pertama, pandemi Covid-19. Kedua, hingga hari pengumuman pembatalan, Arab Saudi belum memberikan kuota untuk Indonesia. Sementara waktu pelaksanaannya sudah sangat mepet. Jika kebagian kuota 5 persen dari kuota normal saja, hitungan Menag, butuh waktu tidak kurang dari 45 hari untuk persiapan.

Baca juga : Jamin Tidak Cinlok Dengan Arya Saloka

Sejumlah pihak bisa memaklumi bahkan mendukung keputusan Bos Banser ini. Komisi VIII DPR, yes. MUI sudah oke, PBNU apalagi: 100 persen senapas. Bahkan, Muhammadiyah yang tidak ikut mendampingi Menag ketika mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji itu, juga sependapat.

Setelah semuanya oke, pagi-pagi kemarin, beredar pula surat dari Kedutaan Arab Saudi. Sebetulnya, surat itu ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani. Karena, 2 anggota DPR dinilai mengeluarkan pernyataan yang tidak pas di media soal kuota haji.

Dalam surat yang diteken atas nama Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci Untuk Republik Indonesia Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi itu, menyolek nama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut sang Dubes, pernyataan Dasco soal Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini tidak benar.

Baca juga : Raja Salman Rombak Kabinet, Menteri Urusan Haji Dan Umroh Dicopot

Selain Dasco, nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzil juga disebut. Pernyataannya soal 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi tahun ini, juga dinilai tidak benar.

Dasco pun langsung meluruskan, bahwa pernyataannya yang dipersoalkan Kedutaan Saudi itu keluar ketika merepons pernyataan wartawan usai Sidang Paripurna Senin (31/5) lalu soal vaksin Sinovac, yang belum disetujui oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji. Spontan, ia menjawab: nggak usah bahas vaksinnya dulu.

“Karena kita mesti memastikan kita dapat kuota haji atau tidak. Karena info terbaru yang saya dengar, bahwa kita nggak dapat kuota haji. Jadi mesti dipastikan dulu soal kuota haji tersebut,” ingat Dasco, mengulang pernyataan yang dipersoalkan itu.

Baca juga : Varian Baru Covid Dilacak Tim Bentukan Pemerintah

Ia membantah, jika informasinya tersebut tak berdasar. “Selaku Pimpinan DPR saya berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan otoritas,” elaknya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.