Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Covid-19, Jokowi Ingatkan Polri Jangan Lengah Jaga Keamanan

Sabtu, 3 Juli 2021 11:33 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly beserta Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengikuti upacara peringatan ke-75 Hari Bhayangkara secara virtual.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly beserta Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengikuti upacara peringatan ke-75 Hari Bhayangkara secara virtual.

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam masa pandemi Covid-19, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly beserta Sekretaris Jenderal, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengikuti upacara peringatan ke-75 Hari Bhayangkara secara virtual.

Upacara dipimpin oleh Presiden Jokowi. Presiden mengingatkan, agar di tengah pandemi Covid-19, Polri tidak lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. 

Polri harus tetap menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. “Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,”ucap Presiden yang akrab disapa Jokowi ini, seperti keterangan yang diterima RM.id, Sabtu (3/7).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, bentuk ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara pun semakin kompleks. 

Baca juga : Covid-19 dan Prabu Kian Santang

Untuk itu, Presiden menuntut Polri berpacu menguasai IPTEK agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri juga harus didukung perkembangan teknologi mutakhir.

“Tapi saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggungjawab,” lanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia Polri perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari proses rekrutmen, pendidikan hingga promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. SDM Polri harus menguasai perkembangan IPTEK terbaru.

Polri diharapkan terus membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya, membenahi kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

Baca juga : Pandemi Covid-19, Guardian Tawarkan Diskon Produk Perawatan Dan Kecantikan

Polri juga memiliki peran penting dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Selama ini jajaran Polri telah bersinergi dengan TNI, tenaga kesehatan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani pendemi Covid-19.

“Saya minta kepada jajaran Polri Terus aktif mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ucap Presiden.

Seusai upacara, Presiden berkesempatan menyapa jajaran Kapolda/Kapolres dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di beberapa wilayah untuk memeriksa penanganan Covid-19 dan masalah kamtibmas lainnya.

Polda Riau melaporkan sinergi bersama Forkopimda berhasil menurunkan Bed Occupancy Rate (BOR) akibat Covid-19 dari 51% menjadi 30% dengan angka kesembuhan mencapai 93.4%. Polda Riau terlibat aktif dalam pemberian obat, vitamin, dan evakuasi pasien ke rumah sakit. Polda Riau juga terlibat menyiapkan pusat vaksin bagi masyarakat Riau.

Baca juga : Darurat Covid-19, Wawalkot Bogor Lakukan Pendataan Warga Isoman

Sementara itu Polres Mimika melaporkan situasi masyarakat aman dan kondusif. Usaha penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berjalan dengan baik. 

Hal tersebut tidak terlepas dari upaya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang berlangsung sinergis. Selama tahun 2021 belum ada gangguang keamanan yang dilakukan oleh KKB. Khususnya di daerah Tembagapura, masyarakat telah melakukan penolakan terhadap keberadaan KKB.

Di Kemenkumham sendiri, upacara berlangsung secara virtual di ruang rapat Menkumham. Menteri Yasonna didampingi oleh empat Perwira Tinggi Polri yang bertugas di Kemenkumham, yaitu Sekretaris Jenderal Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga; Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo dan Direktur Intelijen Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi, Ratna Pristiana Mulya.

Setelah upacara, dilakukan acara pemotongan tumpeng. Menteri Yasonna memotong tumpeng dan memberikannya kepada keempat Perwira Tinggi Polri tersebut. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.