Bima Arya Memohon ke Pusat Keluarkan Kebijakan Lebih Ketat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19. Pasalnya, angka kasus positif dan meningkatnya kematian hingga banyak tenaga kesehatan (nakes) yang bertumbangan lantaran terpapar.

“Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa," ungkap Bima Arya, usai meninjau RS Marzoeki Mahdi, di Jalan Semeru, Bogor Barat, Minggu (27/6).

Data di Kota Bogor, lanjut Bima, lonjakannya luar biasa. Sudah di kisaran 300-an kasus per hari, yang masih sakit 3.023 kasus. "BOR (bed occupancy rate) kita di banyak rumah sakit hampir full. Di RSUD sudah hampir 100 persen,” ungkap politisi PAN ini.

Bima melanjutkan, dalam sepekan, persentase kenaikan kasus komfirmasi positif mencapai 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen dibandingkan pekan lalu.

"Sementara, tenaga kesehatan di Kota Bogor yang terpapar dan masih sakit sampai saat ini ada 336 orang dari total 11.214 orang. Dan ini kasus aktif, persentasenya terus naik. Jadi, sekali lagi, angka-angka ini mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Bima mengaku, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarang mudik, pembatasan mobilitas, realitanya sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan. “PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro,” sarannya. 

Persoalannya, sambung dia, dalam skala wilayah, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud. “Kita tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain. Karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga,” lirihnya.

Dia membeberkan, Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis seperti penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh RS. Dalam beberapa hari lagi akan mengaktivasi RS Lapangan dan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.

“Pemkot juga memutuskan untuk melakukan kebijakan WFH (work from home) 100 persen bagi ASN. Seluruh kantor-kantor pemerintahan distop dulu. Kecuali sektor-sektor atau dinas yang langsung berfungsi untuk melayani publik, seperti Dinkes dan lain sebagainya. Ini sedang kita siapkan,” jelas Bima. [YP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.