Mahfud MD: Presiden Dengerin Rakyat, Vaksin Berbayar Batal

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program vaksinasi berbayar.

Melalui kicaunnya di akun Twitter @mohmahfudmd, ia menegaskan, kata Presiden, pada dasarnya tidak ada vaksin yang berbayar. Semua vaksin digratiskan bagi seluruh masyarakat.

"Presiden menetapkan tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," cuit Mahfud, Sabtu (17/7).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menerangkan, ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid-19 yang berasal dari varian Delta.

Baca juga : Tok, Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid Berbayar

Meski stok vaksin aman, lanjutnya, tenaga medis terbatas yang pada akhirnya menyebabkan antrean vaksinasi. Aparat TNI, Polri, hingga BIN bahkan harus turun tangan melatih vaksinator untuk mempercepat program vaksinasi.

"Tapi tetap banyak yang tak terlayani. Banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," katanya.

Fenomena inilah yang bikin sektor swasta punya ide membeli vaksin untuk karyawannnya. Ide ini, supaya industri dan berbagai sektor esensial dapat terus berjalan.

"Pelaksanaannya vaksin berbayar juga tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," pungkasnya.

Baca juga : Mahfud MD: Tangani Pandemi, Pemerintah Butuh Ulama

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Vaksin yang akan digunakan Sinopharm, vaksin yang diperuntukkan untuk vaksinasi Gotong Royong. 

Vaksin berbayar memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia. Pemerintah mematok harga Rp 321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Belakangan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi membatalkan rencana ini. Kata Pramono, keputusan itu diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan mendengar respons masyarakat.

Pramono menyebut, vaksinasi Gotong Royong tetap digelar lewat mekanisme perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.

Baca juga : Dukung Program Perumahan Rakyat, BTN Layak Dapat PMN

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semua dibatalkan dan dicabut. Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono dalam keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7). [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.