Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Insentif Nakes Mampet, Mendagri Tegur 19 Provinsi

Minggu, 18 Juli 2021 14:48 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Ist)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (MendagriTito Karnavian melayangkan teguran tertulis terhadap 19 provinsi. Pasalnya, belasan provinsi ini realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah. Padahal dananya sudah digelontorkan.

"Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan Covid-19 dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah," kata Tito dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7).

Baca juga : Positif Covid, Menkes Inggris Bersyukur Sudah Divaksin

Tito menyatakan, teguran tertulis itu disampaikan ke-19 provinsi yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua.

"Ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras karena teguran tertulis jarang kami keluarkan," tegasnya.

Baca juga : Kemenkes Kebut Konversi Tempat Tidur Untuk Pasien Covid-19

Berikut 19 provinsi yang diberi teguran tertulis Tito. Yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Baca juga : Jokowi Doakan Wali Kota Kendari Cepat Sembuh Dari Covid

"Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid-19 kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain," ujar Tito.

"Bisa saja kepala daerah tidak tahu karena masalah anggaran ini. Kadang-kadang yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD, sementara kepala daerah kadang-kadang, kami berapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa," tandas Tito. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.