Tito Minta Pemda Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua daerah segera membuat pos anggran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program penurunan angka stunting. Utamanya, di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi.

"Pemda yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, agar serius dan betul-betul menjadikan program penurunan angka stunting ini sebagai prioritas," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara virtual, Senin (23/8).

Tito menegaskan, kementeriannya akan melakukan review terhadap APBD semua dareah. Mereka akan benar-benar mecatat daerah mana saja yang belum serius menurunkan angka stunting.

Baca juga : Cinta Laura, Enggan Punya Anak

"Kami dari Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD Bapak/Ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah masing-masing," tegasnya.

Mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) ini juga mengingatkan bahwa pos anggaran untuk program penurunan angka stunting harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Pasalnya angka stunting tidaklah sama satu dengan lainnya.

"Papua Barat belum mengalokasikan anggaran spesifik tentang stunting. Kemudian DKI Jakarta Rp 0,25 miliar, kemungkinan problema stuntingnya juga memang tidak besar dan Bengkulu Rp 0,35 miliar," jelasnya.

Baca juga : Partai Bulan Bintang Dukung Kajian Penerapan E-Voting

Menurut Tito, penurunan angka stuting adalah program nasional. Sehingga perlu kerjasama yang apik dengan seluruh daerah agara bisa berjalan dengan baik.

"Pemerintah Pusat tidak akan mampu bekerja sendiri, Pemda lah yang memahami situasi daerah masing-masing," tambahnya.

Sementara, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dari catatannya, daerah dengan angka stuntingnya melebihi rata-rata nasional yakni Kabupaten Jeneponto 41,3 persen, Kabupaten Bantaeng 21 persen, Kabupaten Minahasa 38,6 persen, dan Kabupaten Nias Selatan 57 persen.

Baca juga : Airlangga Pantau Penanganan Covid Di Daerah

"Hal yang menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi kronis, kemudian rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita," bebernya dalam kesempatan yang sama. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.