BKS Optimis Realisasi Anggaran Kemenhub Tahun Ini Capai 95,87 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimis dapat mencapai target realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 95,87 persen.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR Jakarta, Kamis (26/8).

BKS-sapaan Budi Karya Sumadi-mengatakan, hingga Agustus 2021, realisasi anggaran Kemenhub telah mencapai Rp 17,14 triliun. Jumlah tersebut 50,06 persen dari target.

Baca juga : Ini Alokasi Anggaran PEN Tahun Depan, Kesehatan Paling Besar

BKS menjelaskan, pagu awal anggaran Kemenhub tahun 2021 awalnya sebesar Rp 45,66 Triliun. Kemudian, terdapat kebijakan pengurangan anggaran atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 14,27 triliun.

Kemenhub lalu mendapatkan penambahan anggaran dari saldo awal badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 51,89 Miliar, dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp. 1,8 Triliun, dan anggaran  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Rp. 992,09 Miliar.

“Sehingga saat ini, pagu akhir anggaran Kemenhub tahun 2021 sebesar Rp 34,24 Triliun,” ujar Menhub.

Baca juga : Tito Minta Pemda Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting

Menurut BKS, adanya kebijakan refocussing mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal Kemenhub dalam rangka memenuhi program prioritas nasional yang dimandatorikan. Namun, Kemenhub berusaha memastikan layanan transportasi, aspek keselamatan, maupun kebutuhan infrastruktur transportasi yang prioritas tetap berjalan dan dapat terpenuhi.

“Oleh karenanya, kami menyusun ulang skala prioritas, melakukan relaksasi dengan pelaksanaan multiyears kontrak dan perpanjangan multiyears Kontrak, serta menunda sebagian program infrastruktur yang belum mendesak,” beber BKS

BKS menambahkan, dengan adanya pandemi Covid-19, sejumlah kegiatan Kemenhub mengalami kendala. Di antaranya pada kegiatan pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan BLU juga belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan.

Baca juga : Digitalisasi Dukung Kelangsungan Usaha Mikro Milik Perempuan

“Kami melakukan beberapa upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan, pihaknya akan mendukung Kemenhub untuk memperjuangkan kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2022. Pada alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, Kemenhub memiliki pagu kebutuhan sebesar Rp 74,56 triliun. Sementara anggaran yang telah dialokasikan sesuai nota keuangan RAPBN sebesar Rp 32,93 triliun, atau ada selisih sekitar Rp 41,62 Triliun dari pagu kebutuhan.

Komisi V DPR juga memberikan apresiasi kepada Kemenhub, terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meminta untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini di tahun mendatang. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.