Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kemendagri Percepat Pembentukan Tim Penyelenggara Pemilu Bulan Ini

Senin, 4 Oktober 2021 21:09 WIB
Dirjen Pol dan PUM Kemendagri, Bahtiar
Dirjen Pol dan PUM Kemendagri, Bahtiar

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan  PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan proses seleksi pemilihan anggota KPU dan Bawaslu dengan membentuk tim seleksi (timsel) penyelenggara pemilu paling lambat pertengahan Oktober 2021. 

Pembentukan tim seleksi ini dibahas dalam webinar bertajuk “Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022-2027. 

Dalam sambutannya, Dirjen Pol dan PUM Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, tema ini diangkat karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Seleksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 pada April 2022 mendatang. 

“Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, jadi sudah ada mekanisme dan dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilu,” katanya dalam webinar Senin (4/10).

Berita Terkait : Lestari: Pancasila Jawab Tantangan Di Segala Zaman

Bahtiar menjelaskan, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam seleksi tersebut. 

Salah satunya, menyiapkan Tim Seleksi (Timsel) paling banyak 11 orang, yang terdiri dari tiga unsur: 3 orang dari unsur Pemerintah, 4 orang dari unsur akademisi, dan 4 orang dari unsur masyarakat. 

Timsel itu kemudian bertugas melakukan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. 

“Jadi Timsel itu harus memperhatikan juga reputasi dan rekam jejak yang baik, kemudian memiliki kredibilitas dan integritas, memiliki pemahaman tentang Pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum AIPI, Alfitra Salam membeberkan, pembahasan terkait Timsel ini sangat strategis. 

Berita Terkait : Kemenpora Dorong Pemuda Melek Keterampilan Digital

Selain Timsel Nasional, kata Alfitra, juga perlu diperhatikan Timsel yang berada di tingkat provinsi (berjumlah ratusan) dan kabupaten (berjumlah ribuan). 

“Bahkan saya menganggap Timsel kabupaten jauh lebih penting, karena pelaku-pelaku penyelenggara Pemilu itu lebih banyak di kabupaten,” tutur dia.

Menurutnya, komposisi Timsel juga harus mempertimbangkan tokoh-tokoh daerah, bukan sentralistis dari Jakarta. 

Selain itu, perlu juga diperhatikan keterwakilan perempuan dalam Timsel. Sebagaimana pada Pasal 22 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. 

Tak hanya itu, Timsel 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah juga mesti berposisi moderat. Dengan kata lain, mereka menjadi jalan tengah antara unsur masyarakat dan unsur akademisi. 

Berita Terkait : Komisi IX Desak BKKBN Percepat Penurunan Angka Stunting

Di sisi lain, pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu dinilai berkaitan erat dengan partisipasi publik. 

Sektretaris Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UGM Mada, Sukmaji mendorong partisipasi publik dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Belajar dari proses rekrutmen seleksi tahun-tahun sebelumnya, partisipasi publik menjadi komponen yang sangat penting dalam mengawal proses rekrutmen. 

“Partisipasi politik saya kira sangat luas dimensinya, tidak sekadar dalam tahapan Pemilu tapi ‘sebelum’ itu saya kira juga perlu didorong partisipasi publik ini,” ujarnya.

Bentuk partisipasi publik lainnya yaitu dengan mencalonkan diri, memberikan dukungan kepada calon, dan mendiskusikan berbagai dinamika setiap tahapan dalam berbagai bentuk forum diskusi, dalam rangka menghasilkan rekomendasi dan ususlan kepada Timsel dan DPR. Hal ini untuk mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan rekruitmen.  

Webinar ini menghadirkan enam narasumber, yaitu Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR,  Fraksi PDI-P Junimart Girsang, Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UGM, Mada Sukmaji, dan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang notabene Anggota DKPP Alfitra Salam. [DIR]