Dewan Pers

Dark/Light Mode

Perempuan Perlu Lebih Gesit Gunakan Teknologi Untuk Bisnis

Senin, 11 Oktober 2021 13:42 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat Webinar Internasional Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women, Women’s Participation in the Digital Economy yang dilaksanakan Kementerian PPPA bekerjasama dengan MicroSave Consulting (MSC), dikutip  Senin (11/10). (Foto: Ist)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat Webinar Internasional Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women, Women’s Participation in the Digital Economy yang dilaksanakan Kementerian PPPA bekerjasama dengan MicroSave Consulting (MSC), dikutip  Senin (11/10). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Teknologi digital semakin berkembang. Namun pemanfaatan untuk berbisnis masih belum optimal terutama bagi para perempuan. Kaum hawa harus berpikir kreatif dan inovatif untuk memaksimalkan potensi demi meningkatkan keuangan mereka.

Kecanggihan smartphone jangan sekedar menjadi hiburan untuk bermedia sosial. Tetapi, untuk hal yang lebih bermanfaat juga produktif. Syukur-syukur dari bisnis mereka bisa berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya menguatkan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi digital dan inklusi keuangan.

"Harapannya untuk memulihkan ekonomi bangsa maupun global khususnya di kawasan ASEAN pasca pandemi Covid-19," kata Menteri Bintang dalam Webinar Internasional Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women, Women’s Participation in the Digital Economy yang dilaksanakan Kementerian PPPA bekerjasama dengan MicroSave Consulting (MSC), dikutip  Senin (11/10).

Dijelaskannya, Indonesia adalah negara anggota ASEAN dengan jumlah populasi terbanyak dimana perempuan mengisi hampir setengahnya. Dari jumlah perempuan tersebut, 54 persen di antaranya berada pada usia muda dan usia produktif.

"Maka perempuan berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi jika diberikan kesempatan luas dan dukungan yang baik," tuturnya.

Menteri Bintang menjelaskan, bagi para perempuan yang sudah memiliki usaha perlu melakukan strategi dalam mempertahankan usahanya dalam menghadapi berbagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berita Terkait : Gus Jazil Minta Santri Lebih Melek Digital, Sains, Dan Teknologi

"Sangat penting bagi perempuan untuk memanfaatkan teknologi digital. Kita menyadari bahwa internet adalah kesempatan untuk meningkatkan usaha," tuturnya.

Data menunjukkan 54 persen wirausaha berskala mikro yang dimiliki perempuan sudah menggunakan internet. Dibandingkan dengan 39 persen wirausaha mikro yang dimiliki laki-laki. Di samping itu, Menteri Bintang menuturkan, perempuan juga mengambil langkah strategis dalam melakukan diversifikasi produk.

Dalam hal literasi finansial, pihaknya memiliki data bahwa ada tren positif peningkatan kepemilikan akun yang setara yaitu sebesar 6 persen antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun lalu, juga terdapat peningkatan penggunaan jasa finansial pada perempuan.

Kemen PPPA secara serius melakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan peran perempuan khususnya di bidang ekonomi, di antaranya melalui salah satu program prioritas yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

Dalam konteks pemberdayaan digital, Kemen PPPA telah berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan digital bagi wirausaha perempuan.

"Kami juga memberikan pelatihan literasi digital dan usaha bagi perempuan pelaku industri rumahan, termasuk peningkatan keahlian operasional, dan akses terhadap pasar baru," tutur Menteri Bintang.

Di samping itu, pemerintah juga memiliki berbagai program pemberdayaan perempuan yang difokuskan kepada perempuan penyintas bencana dan kekerasan. Hal ini dilakukan melalui sinergi dengan PT PNM Persero untuk memberikan pendanaan dan pendampingan.

Berita Terkait : Gempa M6,1 Guncang Tokyo, Tak Berpotensi Tsunami

"Covid-19 memaksa para pelaku usaha untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perkembangan era digital. Dengan keterampilan dan pengetahuan baru, para pemimpin perempuan dapat memainkan peran kunci dalam membantu komunitas mereka untuk pulih dari dampak pandemi di bidang ekonomi," tukas Menteri Bintang.

Akses Finansial

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dalam menangani berbagai kerentanan dan dampak negatif yang dihadapi perempuan di masa pandemi, sangatlah penting melakukan investasi pada teknologi digital dan literasi keuangan. Tujuannya guna meningkatkan kesiapan diri bagi perempuan bagi dan keluarga.

Sri Mulyani menilai, perempuan merupakan agen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika perempuan diberikan akses setara khususnya dalam ekonomi digital dan akses finansial, maka hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan menghindari keluarga dari kemiskinan, tapi juga turut menumbuhkan perekonomian bangsa.

"Untuk itu, sinergi, kolaborasi seluruh pihak, harus dilakukan. Ini sangat penting dilakukan untuk memastikan perkonomian digital dapat diakses oleh seluruh perempuan," tegas Menteri Sri Mulyani.

Special Advisor to The President of the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Akiko Yamanaka memaparkan berdasarkan data ERIA, perempuan merupakan minoritas dalam bidang pekerjaan berbasis teknologi di ASEAN.

Perempuan di kawasan ASEAN cenderung mendominasi bidang non-sains dan memiliki peran terbatas dalam pekerjaan berbasis teknologi canggih yang membutuhkan tingkat keterampilan lebih tinggi dan upah lebih baik.

Berita Terkait : Dokter Spesialis Kandungan Pastikan AMDK Galon Guna Ulang Aman Untuk Janin

"Selain itu, sebagian besar pengusaha perempuan ASEAN memiliki dan mengelola UMKM bermodalkan teknologi digital canggih yang terbatas," katanya.

Kalau pun ada, beragam tantangan ini berpotensi memiliki konsekuensi yang cukup besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di masa pemulihan pasca pandemi. Apalagi seiring semakin banyaknya kejahatan siber, diskriminasi, bias, dan stereotip. "Ini adalah yang merugikan perempuan secara luas di kawasan ASEAN," ungkap Akiko.

Country Director MicroSave Consulting, Grace Retnowati menyimpulkan lemahnya inklusivitas gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan pasca pandemi dapat semakin mengasingkan peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pembuat kebijakan di ASEAN perlu memastikan suara perempuan dapat terwakili dengan baik dalam perumusan program kebijakan atau kerangka hukum yang baru di masa mendatang.

"Kesenjangan digital berbasis gender harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Perlu memerhatikan kepentingan dan keselamatan perempuan pengusaha, perempuan pekerja di sektor informal, perempuan pekerja gig economy yang perannya semakin signifikan dalam perekonomian digital," pungkas Grace. [JAR]