Dark/Light Mode

Kabar dari Tanah Suci

Layanan Haji 2025 Berbasis Syarikah, Kenyamanan Jemaah Target Utama

Senin, 12 Mei 2025 14:36 WIB
Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi (Foto: MCH 2025)
Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi (Foto: MCH 2025)

RM.id  Rakyat Merdeka - Transformasi besar dalam sistem layanan haji tengah berlangsung. Tahun ini, Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menerapkan skema berbasis syarikah atau perusahaan penyedia layanan secara menyeluruh di Makkah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

"Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal," ujar Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi, dalam konferensi pers, di Kantor Daker Makkah, Minggu (11/5/2025).

Kloter Campuran, Layanan Tetap Aman

Kloter campuran—yang terjadi akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan sinkronisasi data—membuat satu kloter terdiri atas jemaah dari lebih dari satu syarikah. Meskipun demikian, PPIH memastikan, jemaah tetap mendapatkan hak layanannya secara penuh.

Muchlis menerangkan, penempatan hotel bagi jemaah di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jemaah. Meski dalam pelaksanaannya hal ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan.

Baca juga : Langit Senja Madinah Sambut Kedatangan Jemaah Haji Kertajati dan Balikpapan

"Sementara, untuk penempatan hotel di Makkah berdasarkan syarikah. Ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna)," sambung Muchlis.

Hingga hari ke-10 operasional, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi Kartu Nusuk tetap berjalan lancar. Secara bertahap, jemaah memperoleh kartu tersebut. 

Alasan Layanan Berbasis Syarikah

Sejak 2022, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan transformasi layanan haji dari berbasis wilayah ke berbasis perusahaan penyedia layanan atau syarikah. Sistem ini memudahkan pengendalian, memperjelas koordinasi, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan jemaah di lapangan.

“Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” jelas Muchlis.

Baca juga : Paspor Jemaah Haji Disimpan Syarikah, Ditukar dengan Kartu Nusuk

Indonesia menyambut kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian bertahap yang tetap memprioritaskan kenyamanan dan perlindungan jemaah.

Hak Jemaah Tetap Dijaga

Muchlis memastikan, penataan berbasis syarikah tidak mengurangi hak-hak jemaah. Semua jemaah, tanpa memandang syarikah yang menaungi, tetap mendapatkan layanan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi, dan bimbingan ibadah.

Seluruh proses layanan juga diawasi ketat oleh petugas PPIH untuk menjamin kualitas dan kesetaraan layanan di seluruh titik.

Kepulangan Gunakan Skema Kloter

Muchlis, yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri menerangkan, meskipun di Makkah jemaah dikelompokkan berdasarkan syarikah, skema kepulangan tetap menggunakan format kloter seperti saat keberangkatan. Hal ini penting untuk menjaga integrasi data, serta kenyamanan sosial jemaah.

Baca juga : Mengenal Bukit Pemanah, Saksi Bisu Perang Uhud

Ia menutup konferensi pers dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi yang solid dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. "Dengan kerja sama dan kolaborasi, kami yakin penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan," kata Muchlis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.