Warga Diam Di Rumah, Yangon Bagai Kota Mati

RM.id  Rakyat Merdeka - Warga Myanmar memperingati satu tahun kudeta junta, 1 Februari 2021 dengan berdiam diri di rumah. Tidak ada kegiatan luar ruangan di berbagai kota besar Myanmar mulai pukul 10 pagi waktu setempat.

Aksi diam ini merupakan bentuk penolakan atas ajakan pemerintah junta yang meminta warga tetap beraktivitas seperti biasa, demi mempertahankan roda ekonomi.

Dalam pidato satu tahun usai menggulingkan pemerintahan sipil, Komandan militer junta Min Aung Hlaing menjanjikan akan melaksanakan pemilu terbuka untuk memilih pemerintah sipil yang baru.

Sayangnya, janji itu tidak membuat warga Myanmar terbujuk. Niatan warga berdiam di rumah tetap terlaksana. Responden AFP di Yangoon dan Naypyidaw melaporkan, seluruh jalan kosong melompong. Tidak ada satu pun pertokoan yang buka. Kedua kota besar itu bagai kota mati.

Baca juga : Setahun Kudeta Myanmar, RI Desak Junta Militer Terapkan Konsensus ASEAN

Jelang pelaksanaan aksi demo senyap ini, pihak junta sudah mengeluarkan ancaman akan menyita pemilik usaha dan mendenda keluarga yang melakukan aksi tersebut.

Sementara di waktu yang sama, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada menjatuhkan sanksi terhadap pejabat junta Myanmar. Aksi tiga negara itu, yang semuanya telah menjatuhkan sanksi kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan anggota Pemerintah militer lainnya, menargetkan pejabat pengadilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang digulingkan.

AS juga menjatuhkan sanksi pada direktorat yang bertanggung jawab membeli senjata untuk junta dari luar negeri. Direktorat itu diduga sebagai pedagang senjata dan sebuah perusahaan yang dikatakan memberikan dukungan keuangan kepada junta militer.

Militer menahan Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak kudeta 1 Februari 2021. Mereka menuding telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan NLD dengan telak. Padahal, pihak pemantau mengatakan, pemungutan suara tersebut mencerminkan keinginan rakyat negara itu.

Baca juga : KPK Serahkan Pengusutan Kerangkeng Manusia Di Rumah Bupati Langkat Ke Polisi

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer menilai, perlunya mengikutsertakan junta dalam dialog damai di Myanmar. “Ketika saya mengatakan junta tidak sah, tidak berarti mereka tidak memiliki peran. Mereka memiliki peran yang sah. Tapi mereka bukan Pemerintah yang sah saat ini,” katanya, dikutip Channel News Asia, Selasa (1/2).

Heyzer merupakan Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Komentarnya ini disampaikan usai Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bersikeras bahwa militer harus dikecualikan dari setiap pembicaraan tentang masa depan Myanmar.

Satu tahun usai perebutan kekuasaan militer Myanmar, lebih dari 1.400 orang tewas dan setidaknya 12 ribu lainnya dipenjara.

Menghentikan krisis, kemanusiaan berupa kekerasan di Myanmar, menurut Heyzer, salah satu langkah pertama yang penting dilakukan, bukan justru memperparah kekerasan.

Baca juga : LPSK Siap Lindungi Saksi Dan Korban Kerangkeng Manusia Di Rumah Bupati Langkat

Mereka yang terjebak dalam konflik ini, lanjutnya, adalah warga sipil. “Saya melihat angka-angka yang ada di hadapan saya: 25 juta orang Myanmar kini jatuh dalam kemiskinan; 14,4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan,” pungkasnya. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.