Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dubes RI Untuk Qatar Ridwan Hassan: Pelindungan PMI Tanggung Jawab Bersama

Jumat, 23 September 2022 07:58 WIB
Dubes RI untuk negara Qatar Ridwan Hassan (kedua kanan)saat berdiskusi mengenai pelindungan WNI.( Foto: KBRI Doha)
Dubes RI untuk negara Qatar Ridwan Hassan (kedua kanan)saat berdiskusi mengenai pelindungan WNI.( Foto: KBRI Doha)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditampung di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Doha, Qatar, terus menunjukkan peningkatan.

Ada sekitar 45 PMI yang saat ini ditampung di KBRI Doha. Mereka umumnya PMI yang sedang menghadapi masalah di Qatar. Dari mulai gaji yang tidak dibayar, bekerja tidak sesuai kontrak ataupun mengalami kekerasan fisik.

Dalam keterangan KBRI Doha, belum lama ini, beberapa PMI bercerita langsung bagaimana mereka sampai terjebak bekerja di Qatar.

Berita Terkait : Gelar Vaksinasi Untuk 131 WNI Di Khartoum

Para PMI ini rata-rata termakan bujuk rayu calo yang menjanjikan segala hal muluk tentang bekerja di Timur Tengah. padahal sejak 2015, pemerintah telah melakukan moratorium pengiriman PMI sektor perseorangan (domestik) ke Timur Tengah.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Qatar Ridwan Hassan menjelaskan, persoalan yang dialami WNI harus jadi tanggung jawab bersama.

Dia bilang, KBRI Doha terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus PMI. Namun, dia menekankan, pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, harus menjadi prioritas dan tanggung jawab bersama.

Berita Terkait : Dubes RI Untuk Malaysia: Prof Azyumardi Azra Meninggal Karena Serangan Jantung

“Perlindungan WNI prioritas kami. Selain gencar melakukan edukasi kepada pMI, KBRI Doha juga pemberian latihan keterampilan,” tutur Dubes Ridwan, dalam keterangan tertulis, kemarin usai bertemu dengan aktivis Migrant Care Anis Hidayah di KBRI Doha.

Anis berharap, sepulang dari Qatar, mereka dapat lebih mandiri. Serta bisa mem buka peluang kerja kepada ma syarakat di sekitarnya.

Anis mengatakan, pembenahan tata kelola pengiriman dan pelindungan PMI harus dilakukan dari hulu ke hilir. Dengan melibatkan berbagai pihak di seluruh sektor.

Berita Terkait : PA GMNI Usulkan Utusan Golongan Dan Daerah Kembali Ke MPR

Menurut dia, upaya mengatasi calo ini harus menjadi tugas semua pihak. Mulai aparat penegak hukum sampai komponen masyarakat.

“Pembenahan tata kelola pengiriman dan pelindungan PMI ini terlalu besar untuk diselesaikan satu instansi saja,” pungkasnya. ■