Dark/Light Mode

KTT ASEAN

Joe Biden Tak Datang, Negara ASEAN Bisa Makin Merapat ke China

Minggu, 3 September 2023 23:11 WIB
Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati (Foto: Istimewa)
Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dipastikan tidak akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta. Pihak Gedung Putih mengkonfirmasi pada Selasa (22/8), Biden dijadwalkan menghadiri KTT G20 di India pada 7 hingga 10 September. Untuk KTT ASEAN, yang akan hadir adalah Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang akan berada di Jakarta pada 4 hingga 7 September ini.

Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati menyatakan. ketidakhadiran Biden akan memunculkan spekulasi soal komitmen Washington terhadap ASEAN. Hal ini juga dapat berujung kepada semakin merapatnya beberapa negara anggota ASEAN ke Beijing, sehingga membuat China kian menancapkan pengaruhnya di kawasan.

“Di sini kita bisa menaruh harapan bahwa ketidakhadiran Biden itu berhalangan secara teknis. Tetapi, bila absennya karena persoalan politis, maka ASEAN harus antisipasi lebih dalam,” ucap Nuning, sapaan akrab Susaningtyas.

Baca juga : Kemasi Barang, Kang Emil Cerita Momen Paling Berat Selama Di Rumah Dinas

Menurut Nuning, meskipun Biden Wapresnya, Harris tidaklah sama dengan Biden. “ASEAN harus lebih jeli menganalisa AS dengan porosnya di Asia Pasifik. Jangan lupa bahwa AS sudah punya AUKUS, yang lebih kedepankan nilai ekonomi dengan target yang jelas,” ucapnya.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menerangkan, AUKUS adalah aliansi militer antara AS, Inggris dan Australia yang dibentuk pada September 2021 sebagai respons langsung atas upaya China yang mengembangkan kemampuan nuklir mereka.

“Hal lain yang perlu diatensi adalah perlu ditinjau apakah ada keuntungan politik bagi Indonesia dengan menerima Timor Leste menjadi anggota ASEAN? Jangan sampai Timor Leste nanti Justru menjadi kepanjangan Australia? Jangan sampai nanti Timor Leste justru menjadi pengganggu setiap ASEAN mengambil keputusan bersama. Perlu ditinjau apakah ada keuntungan politik bagi Indonesia dengan menerima Timor Leste menjadi anggota ASEAN?” ucap Nuning.

Baca juga : Aturan Golden Visa Disahkan, Ekonomi Negara Bakal Makin Kinclong

Dia melanjutkan, hasil dihitung secara matang, apa keuntungan Indonesia di bidak politik, keamanan, dan ekonomi jika Timor Leste gabung ASEAN? “Kalau tidak ada keuntungan, kenapa Indonesia bersusah payah membantu Timor Leste masuk menjadi anggota tetap? Apakah Timor Leste sudah menunjukkan perilaku baik kepada masyarakat NTT di perbatasan?” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus menanyakan hal ini kepada warga NTT. “Apakah masyarakat perbatasan NTT setuju jika Timor Leste menjadi anggota ASEAN? Jangan hanya penentuan Timor Leste menjadi anggota ASEAN ditentukan oleh orang-orang Jakarta yang tidak merasakan penderitaan masyarakat NTT akibat referendum dan menderita sampai sekarang,” ucapnya.

Menurut Nuning, sebaiknya Timor Leste dijadikan observer lebih dahulu selama 5 tahun. Tidak otomatis menjadi anggota ASEAN. “Lebih dipertimbangkan negara-negara Anggota ASEAN yang selama ini sudah memberikan keuntungan bagi Indonesia,” ucapnya.

Baca juga : Kunjungi Afrika, Jokowi Ingin Suara Negara Berkembang Makin Didengar

Hal lain yang harus diperhatikan dari berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN, kata Nuning, harus mengatensi Enabling Environment yang pernah disampaikan Presiden Jokowi pada KTT ASEAN 2022. Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antar pihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya.

Dia menerangkan, Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam hal ini, kehadiran fisik Alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan. Sedangkan dari perspektif keamanan, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut China.

“Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut China Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.