RI Ogah Buru-buru Akui Pemerintah Baru Suriah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia tidak mau buru-buru mengakui pemerintahan baru Suriah usai rezim Bashar Al-Assad runtuh pada 8 Desember lalu. Bagi Indonesia, yang paling penting kehidupan rakyat di negeri itu bisa segera berjalan normal.

Pemerintah Indonesia menegaskan konsisten mendorong penyelesaian politik yang bersi­fat inklusif, melibatkan seluruh pihak, stakeholder yang ada di Suriah. Dan tetap menghor­mati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah.

“Indonesia tidak akan terjebak, tergesa-gesa mengenai masalah mengakui atau tidak mengakui (pemerintahan baru Suriah). Karena untuk masyarakat inter­nasional, yang terpenting adalah bagaimana Suriah bisa kembali normal,” kata Juru Bicara (Ju­bir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Baca juga : Pura-pura Nagih Utang Dan Potong Anggaran

Menurut Roy, sapaannya, Indonesia akan tetap memerha­tikan dengan saksama dinamika di Suriah dan proses transisi oleh pemerintahan baru yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.

Selain itu, Indonesia akan terus aktif di PBB untuk melihat penerimaan masyarakat internasional berkaitan dengan Suriah.

Roy mengingatkan, pemerintahan baru Suriah berkewajiban menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum dijalankan rezim Assad.

Baca juga : Yuki Kato, Kesal Ditanya Kapan Nikah

Seperti diketahui, kubu opo­sisi yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menguasai Suriah pada 8 Desember 2024. Serangan kilat yang dilakukan 11 hari itu, berhasil menggulingkan kekua­saan dinasti Presiden Bashar al-Assad selama 54 tahun.

Seminggu setelah menguasai Suriah, Pemimpin HTS Ahmed al-Sharaa bertemu dengan utusan PBB Geir Pedersen. Perte­muan keduanya dilakukan di Ibu Kota Suriah, Damaskus pada Minggu (15/12/2024).

Dilansir Agence France-Presse (AFP), Pedersen sedang melakukan kunjungan ke Damaskus. Ia mendorong Al-Sharaa, melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan di Suriah.

Baca juga : Gubernur Dipilih DPRD, Mayoritas DPR Bisa Setuju

Al-Sharaa yang dikenal deng­an Abu Mohammed al-Julani, sebelumnya bergabung dengan kelompok Al-Qaeda. HTS yang juga dikenal dengan Al-Nusra ini, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara Barat. Hal ini berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 tahun 2015.

Pedersen menilai, fakta Al-Nusra yang didaftarkan De­wan Keamanan PBB sebagai organisasi teroris, menjadi faktor yang mempersulit upaya untuk menemukan jalan ke depan yang baik bagi Suriah.

“Proses itu jelas perlu dipimpin oleh warga Suriah sendiri dengan bantuan dan dukungan dari seluruh dunia,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.