Dark/Light Mode

Catatan Fauzan Al-Rasyid

Kisah Beruang dan Garuda: 75 Tahun Persahabatan Jakarta-Moskow

Senin, 3 Februari 2025 13:17 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Istimewa)
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak resmi menjalin hubungan diplomatik pada 1950, barulah enam tahun kemudian Presiden RI Sukarno menginjakkan kaki di Uni Soviet. Sejak itulah, hubungan persahabatan antara kedua negara terus berkembang. Namun, itu tak berarti bahwa hubungan antara kedua negara tidak pernah mengalami kemunduran.

Pada mulanya, Uni Soviet bahkan tak mengenal Indonesia, tulis Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet pada tahun ‘50-an, dalam memoarnya, Memoirs of Nikita Khrushchev. Volume 3, Statesman (1953-1964), mengenai Indonesia. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet sama sekali tak punya ketertarikan terhadap Indonesia. Selama bertahun-tahun berhubungan dengan Stalin, Khrushchev tak pernah sekali pun berbicara tentang Indonesia atau menunjukkan apa yang ia ketahui mengenai negara itu.

Meski begitu, nama Indonesia sebetulnya sudah dikenal di Uni Soviet setidakya 12 tahun sebelum kita merdeka. Nama Indonesia sudah tercantum dalam buku karangan Aleksandr Guber, seorang sejarawan dunia dan sekaligus pendiri sekolah penelitian ilmiah mengenai Indonesia dan Filipina, yang ditulis pada 1933. Saat itu, Indonesia sebenarnya masih disebut Hindia Belanda. Namun, Guber memilih menyebut negara ini sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh para pejuang Indonesia.

Pemerintah Soviet baru membicarakan Indonesia di tingkat Komite Pusat (Partai Komunis Uni Soviet) pada 1955, yaitu ketika penandatanganan Dasasila Bandung (sepuluh poin hasil pertemuan Konferensi Asia-Afrika). Peristiwa itu betul-betul menarik seluruh perhatian dunia. Sejak itu, nama presiden Indonesia, Sukarno, mulai sering muncul di surat-surat kabar Soviet.

Pelan-pelan, Indonesia mulai menarik perhatian Uni Soviet. Hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin saat Stalin masih berkuasa. Dalam memoarnya, Khrushchev mengakui bahwa Indonesia layak mendapat perhatian Soviet karena negara itu sangat besar, indah, makmur, multietnis, dan terdiri dari ribuan pulau dengan populasi (kala itu) mencapai lebih dari seratus juta jiwa.

Awal Hubungan Diplomatik

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer. Di tengah tekanan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, sejarah mencatat bahwa Uni Soviet dan sekutu-sekutunya di PBB secara konsisten mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia.

Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia. Perwakilan Indonesia dan Uni Soviet bahkan pernah menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko. Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda.

Baca juga : Gabung BRICS, Indonesia Tak Perlu Cemas dengan ‘Apa Kata Barat’

Pada 24 Desember 1949, Uni Soviet menerima informasi resmi mengenai kesepakatan hubungan Belanda dan Indonesia. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky langsung mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Hatta yang berbunyi, “Atas nama Pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat memberitahukan kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia”.

Telegram tersebut kemudian dibalas oleh Hatta pada 3 Februari 1950 untuk mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan dari Uni Soviet dan siap membina hubungan dipolomatik dengan pihak Soviet. Tanggal telegram yang dikirim oleh Hatta itu kemudian dikenang sebagai tanggal bermulanya hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet.

Sempat Ditolak AS

Pada akhir 1950-an, Indonesia hendak memodernisasi angkatan bersenjatanya. Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia hanya memiliki sisa persenjataan dari Perang Dunia II. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kekuatan persenjataan Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa proposal agar mendapat bantuan untuk mereformasi angkatan bersenjata Indonesia. Namun, AS menolak proposal tersebut dengan alasan Indonesia masih memiliki konflik yang belum terselesaikan dengan Belanda, yakni terkait masalah Irian Barat. AS menolak memberi bantuan persenjataan bagi Indonesia karena khawatir senjata tersebut akan digunakan untuk berperang melawan sekutu AS di NATO, yaitu Belanda.

Ditolak AS, Indonesia kemudian berpaling ke Uni Soviet. Ternyata, Indonesia tidak hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi dengan dukungan Uni Soviet, Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan pengetahuannya di bidang militer. Uni Soviet memasok banyak peralatan militer pada Indonesia, mulai dari tank, kapal perang, dan berbagai jenis pesawat tempur. Tentu saja, semua itu tidak gratis. Pemberian tersebut merupakan bagian dari kredit sebesar satu miliar dolar AS. Namun, Indonesia telah membayar lunas semuanya pinjaman tersebut pada pertengahan 1990-an.

Selain memasok peralatan militer, Uni Soviet juga memberikan pelatihan teknis untuk para tentara Indonesia di akademi militer di Moskow, Sankt Petersburg, Sevastopol, dan Vladivostok. Rusia juga mengirim seribu instruktur ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Madiun untuk melatih tentara Indonesia. Uni Soviet sadar bahwa sebagai negara baru, militer Indonesia memiliki pengalaman yang sangat terbatas, terutama terkait pengalaman teknis. Belanda tidak mewariskan budaya yang berkaitan kemampuan teknis pada rakyat Indonesia. Padahal, perlu beberapa generasi agar Indonesia dapat benar-benar menguasai hal tersebut.

Kunjungan Sukarno ke Uni Soviet

Pada 1956, tak lama setelah Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-20, Presiden Sukarno berkunjung ke Uni Soviet. Presiden Indonesia disambut dengan penuh hormat sebagaimana mestinya, tulis Khrushchev. “Dia memberi kami kesan sebagai orang yang terdidik dan cerdas. Padahal, tingkat pendidikan dan kecerdasan tak selalu sejalan. Saya telah bertemu banyak orang berpendidikan, tapi sangat tidak cerdas, dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan, tetapi di sisi lain berotak encer. Sukarno memiliki keduanya. Ia berpendidikan dan juga cerdas,” tulis Khrushchev dalam memoarnya.

Baca juga : Jumlah Tersangka Terbanyak Selama 4 Tahun Terakhir

Kunjungan Sukarno ternyata betul-betul meninggalkan kesan mendalam. Uni Soviet langsung menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Khrushchev bahkan mengakui bahwa ia sangat menyukai sosok Sukarno. Selama berada di Uni Soviet, Sukarno menggarisbawahi prinsip-prinsip kebijakannya yang menekankan pada netralitas dan tak berpihak pada blok militer mana pun.

“Begitulah awalnya kami menjalin hubungan dengan Indonesia. Pelan-pelan, Indonesia makin dekat dengan kami dan bahkan memerlukan bantuan ekonomi,” kata Khrushchev. Pada awal 1960, Sukarno mengundang delegasi pemerintah Uni Soviet untuk berkunjung ke Indonesia. Khrushchev mengaku sangat senang dan karena itu langsung menerima undangan tersebut.

Awalnya, perbedaan ideologi politik dan sistem ekonomi kedua negara sempat membuat hubungan kedua negara tidak berjalan mulus. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Ketika itu, ketegangan terasa di seluruh belahan dunia akibat pertentangan ideologi antara Blok Barat dan Timur. Selain itu, revolusi sosialis tengah terjadi di beberapa negara, dan berdampak sangat luas.

Pemerintah Uni Soviet paham bahwa mereka tidak dapat memaksakan kehendak dalam hal ideologi negara atau mengklaim posisi dominan terhadap Indonesia. Baik Indonesia maupun Uni Soviet saling menyadari bahwa kedua negara dapat fokus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, tanpa mempermasalahkan ideologi politik.

Pada 12 April 1961, Sukarno kembali berkunjung ke Soviet. Meski kunjungannya kala itu merupakan kunjungan yang bersifat simbolis, beberapa pakar berpendapat pemerintah Uni Soviet telah berharap Indonesia dapat menjadi sekutu, baik secara militer maupun ideologi. Kunjungan pada tahun 1961 tersebut makin mengukuhkan kemesraan hubungan Uni Soviet dengan Indonesia.

Indonesia-Rusia Kini

Beberapa dekade setelah 1950-an, hubungan Indonesia dan Uni Soviet berkembang secara signifikan. Namun, bukan berarti hubungan baik kedua negara hanya terkait hubungan militer semata. Uni Soviet juga banyak bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun infrastruktur sipil, seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, stadion (GBK), dan reaktor nuklir percobaan di Serpong. Sayangnya, kondisi dalam dan luar negeri Indonesia tidak mendukung kelancaran proyek-proyek ini. Beberapa proyek terpaksa ditinggalkan karena ketiadaan dana. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan kedua negara sempat mengalami kemunduran.

Namun, gejolak politik yang sempat terjadi pada masa itu tak berarti hubungan kedua negara tidak terjaga. Kedua negara sadar akan perbedaan ideologinya, tetapi tetap menjaga hubungan dalam batas-batas yang wajar. Salah satu wujud nyata hubungan erat ini terlihat dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Pada 2020 lalu, Pemerintah Rusia menghadiahkan patung Yuri Gagarin yang kini berdiri di Taman Mataram, Jakarta Selatan. Patung yang dibuat oleh A.D. Leonov pada 2019 ini menjadi simbol kuat persahabatan antara kedua negara.

Baca juga : Garuda Terbang Tinggi

Dalam konteks politik luar negeri yang lebih luas, Indonesia terus mempertahankan prinsip bebas aktif. Hal ini tecermin dalam keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada awal tahun ini. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS bukanlah penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Indonesia menyalip negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang masih berstatus mitra BRICS. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama multilateral dan mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif serta berkeadilan.

Tentu saja, keputusan ini menimbulkan beragam pendapat. Beberapa pihak mempertanyakan manfaat konkret keanggotaan Indonesia di BRICS, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah strategis jangka panjang yang mendukung kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Yang jelas, politik luar negeri bebas aktif tidak berarti menjauh dari kerja sama besar, tetapi justru memberikan fleksibilitas untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional.

Kini, tepat 75 tahun telah berlalu sejak Hatta mengirimkan telegram ke Uni Soviet yang menandai dibukanya pintu kerja sama antara kedua negara. Hari ini, makin banyak warga negara Indonesia yang belajar di universitas-universitas di Rusia, begitu pula sebaliknya. Hubungan baik yang telah terbina ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian Rusia.

Ke depan, hubungan Indonesia dengan Rusia dan negara-negara lain dalam BRICS harus terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia harus terus mencari format baru dalam hubungan internasional. Dalam kaitannya dengan kerja sama Rusia-Indonesia, hubungan kedua negara harus berkembang ke level yang lebih tinggi, tidak hanya terbatas pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga pada tataran hubungan masyarakat sipil. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan global, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah menjadi fondasi kebijakan luar negerinya sejak awal kemerdekaan.

Fauzan Al-Rasyid
Pengamat hubungan Rusia-Indonesia, News Producer Russia Today (RT)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.