Dark/Light Mode

Bicara Di Forum Bisnis Qatar

Trump Kembali Koar-koar Mau Jadikan Gaza Zona Kebebasan

Sabtu, 17 Mei 2025 18:48 WIB
Presiden Amerika Serikar Donald Trump (kiri) bersama Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani bertemu di Doha, Rabu (14/5/2025). (Foto White House)
Presiden Amerika Serikar Donald Trump (kiri) bersama Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani bertemu di Doha, Rabu (14/5/2025). (Foto White House)

 Sebelumnya 
Rencana tak manusiawi itu dianggap bakal mengulang tragedi Nakba tahun 1948. Sekitar 750 ribu orang Palestina diusir dari tanah mereka sendiri pada 15 Mei 1948. Mereka tidak pernah diizinkan untuk kembali.

Pejabat Hamas Basem Naim mengatakan, Trump punya pengaruh besar untuk menghentikan perang dan mendukung pembentukan negara Palestina. Tetapi dia tidak pernah mau melakukan itu dan berpihak kepada Israel.

Basem Naim menegaskan, Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina. “Gaza adalah bagian integral dari tanah Palestina. Bukan real estate yang dijual di pasar terbuka,” tegas Basem Naim.

Situasi di Gaza sangat memprihatinkan, dengan lebih dari 53.000 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel sejak Oktober 2023. Mayoritas penduduknya kini mengungsi dan tinggal di bawah reruntuhan bangunan.

Baca juga : Idrus: Isu Matahari Kembar Menyesatkan & Tidak Berdasar

Jika AS terlibat langsung di Gaza, hal ini bisa menjadi intervensi terbesar Washington di Timur Tengah sejak invasi Irak tahun 2003.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebut ide Trump sebagai visi yang berani. Dia mengaku, telah berdiskusi dengan Trump soal negara mana saja yang mungkin bisa menampung warga Gaza yang keluar dari wilayah itu.

Sementara, PBB tidak mau ikut campur dalam rencana AS tersebut. “Rencana ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kami. Termasuk prinsip-prinsip imparsial, netralitas, independensi dan kami tidak akan berpartisipasi dalam hal ini,” tegas Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq, dilansir Al-Jazeera.

Rencana tersebut digagas melalui Gaza Humanitarian Foundation. Inisiatif AS ini direncanakan mulai beroperasi akhir Mei 2025. Namun, rencana ini menuai kritik. Termasuk dari pejabat bantuan PBB Tom Fletcher.

Baca juga : Waskita Gratiskan Jalan Tol Palembang-Betung Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran

“Bantuan tersebut sebagai kedok untuk kekerasan dan pengusiran lebih lanjut terhadap warga Palestina,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengakui adanya kritik terhadap rencana ini. Dia bilang, AS terbuka terhadap alternatif lain selama bantuan tidak jatuh ke tangan Hamas.

Israel sering menuduh Hamas mencuri bantuan. Namun, Hamas membantah tuduhan tersebut. Kini, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk.

Laporan terbaru menyebutkan, wilayah ini masih menghadapi risiko kelaparan yang parah. Sebanyak 2,1 juta penduduk berada dalam kondisi darurat pangan. Hingga kini, masih belum jelas bagaimana yayasan bantuan tersebut akan didanai.

Baca juga : Bahlil Beberkan Strategi Pemerintah Capai Kedaulatan Energi

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.