Cuti Nikah Di Sichuan China Diusulkan 25 Hari, Cuti Hamil 150 Hari

RM.id  Rakyat Merdeka - Otoritas kesehatan di Provinsi Sichuan, wilayah barat daya China mengusulkan untuk memperpanjang cuti menikah hingga 25 hari dan cuti hamil hingga 150 hari, untuk membantu menciptakan masyarakat yang pro fertilitas. Sehingga, jumlah penduduk negara tersebut dapat meningkat.

Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah China meningkatkan angka kelahiran. Asal tahu saja, dalam tiga tahun berturut-turut, jumlah penduduk China dilaporkan terus menurun. Para ahli telah memperingatkan, penurunan ini akan terus memburuk.

Komisi Kesehatan Sichuan, yang menerbitkan rancangan ketentuan tersebut di situs resminya, terus mencari opini dan komentar publik dalam periode 30 Mei hingga 30 Juni 2025.

Provinsi Sichuan memiliki populasi 84 juta jiwa. Angka lebih banyak dibanding sebagian besar negara, termasuk Jerman dan Inggris.

Baca juga : Praktisi Hukum Soroti Keterangan Saksi Sidang Sengketa Pilkada Barito Utara

Rancangan ketentuan tersebut akan memperpanjang cuti menikah hingga 400 persen, dari lima hari yang diberikan saat ini. Sementara cuti hamil, akan lebih panjang dua kali lipat dibanding periode cuti hamil 60 hari yang berlaku saat ini.

Sichuan juga berencana memperpanjang cuti ayah menjadi 30 hari, dari 20 hari.

"Kebijakan ini ditujukan untuk memfasilitasi para ayah dalam membantu istri mereka setelah melahirkan. Di samping membantu mengadvokasi pasangan, agar mau berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak," kata pihak berwenang, seperti dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

Sichuan dikenal sebagai salah satu provinsi paling progresif di China. Provinsi ini telah mengizinkan perempuan yang belum menikah untuk mengakses bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) pada tahun 2023.

Baca juga : Kurangi Risiko Banjir, Jabar Lakukan Modifikasi Cuaca 10 Hari

Individu yang belum menikah, dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat yang disediakan bagi pasangan yang sudah menikah.

Angka kelahiran di China yang merupakan ekonomi terbesar kedua, dilaporkan  menurun selama beberapa dekade sebagai akibat dari kebijakan satu anak yang diterapkan negara tersebut dalam periode  1980 hingga 2015, serta melonjaknya arus urbanisasi.

Biaya pengasuhan anak dan pendidikan yang tinggi serta ketidakpastian pekerjaan dan ekonomi yang melambat, juga telah membuat banyak anak muda China enggan menikah dan memulai sebuah keluarga.

Pihak berwenang meluncurkan serangkaian langkah pro fertilitas pada tahun 2024, untuk mengantisipasi tantangan sekitar 300 juta warga, yang diperkirakan akan memasuki masa pensiun dalam dekade mendatang. Jumlah ini setara dengan hampir seluruh populasi Amerika Serikat (AS).

Baca juga : Ngeri, Angka Kelahiran Di Jepang Di Rekor Terendah Dalam 125 Tahun

Tak cuma itu, perguruan tinggi dan universitas di China juga didesak untuk menyediakan pendidikan cinta, dengan l menekankan pandangan positif tentang pernikahan, cinta, kesuburan, dan keluarga. 

November 2024, Dewan Negara China atau kabinet menggalang pemerintah daerah untuk mengarahkan sumber daya, demi  memperbaiki krisis populasi  dan menyebarkan rasa hormat terhadap kelahiran anak dan pernikahan pada usia yang tepat.

Lebih dari 2,6 juta pasangan mengajukan gugatan cerai tahun lalu, data menunjukkan, naik 1,1 persen dari 2,59 juta pada tahun 2023.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.