Hamas Tolak Tony Blair Ikut Cawe-cawe Di Gaza

RM.id  Rakyat Merdeka - Hamas berterima kasih atas kontribusi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam mengakhiri perang dua tahun di Jalur Gaza. Namun, Hamas menolak keterlibatan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di wilayah kantong Palestina itu.

Pernyataan itu disampaikan pejabat senior Hamas Basem Naim dalam wawancara dengan Sky News, Jumat (10/10/2025).

“Tanpa campur tangan pribadi Presiden Trump dalam kasus ini, saya tidak yakin perang akan berakhir. Karena itu, kami mengu¬lcapkan terima kasih kepada Presiden Trump dan upaya pribadinya untuk campur tangan dan menekan Israel agar mengakhiri pembantaian dan pembunuhan massal ini,” kata Naim.

Namun, dia memperingatkan bahwa Tony Blair tidak akan diterima dalam tata kelola pemerintahan di Gaza. Meski Trump telah mengumumkan dukungannya terhadap keterlibatan Blair. Alasannya, Blair ikut cawe-cawe membantu AS dalam perang di Irak dan Afghanistan, yang telah membunuh ribuan warga di dua negara itu.

“Sayangnya, ketika menyangkut Tony Blair, kami, warga Palestina, Arab dan Muslim, mungkin orang lain di seluruh dunia, memiliki kenangan buruk ten-tangnya,” ujar Naim.

“Kami masih dapat mengingat perannya dalam pembunuhan, yang menyebabkan ribuan atau jutaan kematian warga sipil tak berdosa di Afghanistan dan Irak,” imbuhnya.

Sebagai utusan resmi untuk Kuartet Timur Tengah (AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB) antara 2007 dan 2015, Blair sebelumnya juga ditugaskan untuk mencapai solusi bagi masalah Palestina-Israel, sesuatu yang tidak dapat dia capai.

Baca juga : Persib Pecah Rekor, Tumbangkan Bangkok United Di Kandang

Berdasarkan rencana Trump, Blair akan menjadi bagian dari badan pengawas internasional. Lembaga yang disebut Dewan Perdamaian atau Badan Perdamaian, akan beroperasi berdasarkan rencana yang disetujui Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Senin (13/10/2025), Mesir akan menjadi tuan rumah untuk membahas kelanjutan kesepakatan damai Hamas-Israel di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2024). Pertemuan akan dipimpin Trump dan Presiden Mesir Abdel Fatah al Sisi.

PM Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Italia Giorgia Meloni, Presiden Spanyol Pedro Sanchez dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres, dipastikan hadir.

Dikutip dari Reuters, Minggu (12/10/2025), acara yang dimulai Senin siang waktu setempat¬ itu akan dihadiri lebih dari 20 pemimpin dan perwakilan negara sahabat. Para pemimpin ini akan menandatangani kesepakatan untuk membantu proses perdamaian antara Hamas dan Israel.

Fase pertama proses perdamaian ini akan ditandai dengan pembebasan para sandera. Hamas dikabarkan akan membebaskan seluruh sandera Israel.

Hamas memiliki waktu hingga Senin siang untuk menyerahkan 47 sandera yang tersisa. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 250 tahanan. Termasuk beberapa yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan oleh militer sejak perang pecah.

“Menurut perjanjian yang ditandatangani, pertukaran tahanan akan dimulai Senin pagi sesuai kesepakatan,” ujar pejabat Hamas Osama Hamdan kepada AFP, Minggu (12/10/2025).

Baca juga : Mendagri Dinilai Ikut Berperan Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Fase berikutnya adalah memastikan semua pihak menarik seluruh fasilitas perang dan mendampingi dibentuknya pemerintahan transisi untuk wilayah di Jalur Gaza, Palestina.

Berdasarkan kesepakatan yang diusulkan Trump, Israel akan melakukan penarikan pasukannya secara bertahap dari kota-kota di Gaza.

Pasukan Israel akan digantikan pasukan perdamaian multinasional dari Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab yang dikoordinasikan pusat komando pimpinan AS di Israel.

Rekonstruksi Butuh Rp 880 T

Butuh dana super besar untuk membangun kembali Jalur Gaza, Palestina, yang hancur akibat perang selama dua tahun.

Dikutip dari Bernama, Minggu (12/10/2025), Laporan Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Sementara (IRDNA) Gaza dan Tepi Barat, memperkirakan butuh biaya lebih dari 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp 880,7 triliun untuk rekonstruksi. Sekitar 90 persen bangunan di Gaza itu hancur.

Untuk biaya pembangunan di tiga tahun pertama membutuhkan 20 miliar dolar AS (Rp 332 triliun). Berdasarkan penilaian tersebut, data situasi yang diambil dari Oktober 2023 hingga Januari 2025, perkiraan kerusakan fisik yang terjadi sekitar 29,9 miliar dolar AS (Rp 496 triliun) dan kerugian ekonomi dan sosial sebesar 19,1 miliar dolar AS (Rp 317 triliun).

Kantor Media Gaza memperkirakan kerugian awal di sektor-sektor vital mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS (Rp 1.163 triliun). Penasihat media dan komunikasi untuk Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) Ahmed Bayram mengatakan, pembangunan kembali Gaza membutuhkan dorongan global, yang mungkin belum pernah terjadi selama beberapa dekade.

Baca juga : Tegur Pejabat Pemda, Waka KPK Johanis Tanak: Kalau Gaji Tidak Cukup, Mundur Saja

“Tantangan untuk membangun kembali Gaza sangat besar dan mengharuskan Israel berkomitmen untuk mengizinkan perbaikan infrastruktur dan jalan secara cepat serta masuknya peralatan dan material konstruksi,” ujar Bayram, seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (11/10/2025).

Penasihat PBB untuk rekonstruksi Gaza Mamoun Besaiso mengatakan, kebutuhan mendesak warga Gaza harus disediakan terlebih dulu. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.