Tegur Pejabat Pemda, Waka KPK Johanis Tanak: Kalau Gaji Tidak Cukup, Mundur Saja

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak marah di hadapan para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Rapat Koordinasi Nasional KPK dengan Pemerintah Daerah yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Kemarahan itu dipicu oleh pernyataan beberapa pejabat yang merasa gaji yang diterima tidak mencukupi.

Dalam pidatonya, Johanis menyoroti praktik korupsi di daerah yang menurutnya banyak terjadi karena motif ekonomi.

Dia secara terbuka menyinggung kasus-kasus korupsi yang pernah melibatkan pejabat daerah.

"Itu masih Bupati Purwakarta, berapa anggota DPRD saya tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?" ujar Johanis.

Baca juga : Normalisasi Kali Ciliwung Mandek

"Tidak cukup," jawab beberapa pejabat daerah. Mendengar jawaban tersebut, Johanis semakin melanjutkan tegurannya secara langsung.

"Tidak cukup ya? Tidak cukup? Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah," tegasnya.

Johanis menyayangkan mentalitas sebagian pejabat yang justru tidak cukup dan lupa akan esensi dari tugas mereka sebagai pelayan publik.

Dia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan untuk membangun negeri.

"Kehadiran kita sebagai pimpinan, bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana membangun negeri ini supaya menjadi kaya," katanya.

Baca juga : Tiga Pejabat BI Ditunjuk Sebagai Komisaris Bank BUMN, Ini Daftarnya

Dia bahkan menyarankan agar pejabat yang merasa tidak cukup dengan gaji dan fasilitas yang diterima, untuk mundur dari jabatannya.

"Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka. Kalau merasa tidak cukup, masih banyak dengan gaji yang ada sekarang, menginginkan untuk duduk di situ. Tapi kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah?" tambahnya.

Meskipun tidak menyebut nama secara spesifik, Johanis merujuk pada kasus-kasus kepala daerah dan anggota DPRD yang ditangkap KPK karena dugaan korupsi.

Dia menilai, banyak pejabat yang memaksakan diri duduk di jabatan tertentu demi kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat.

"Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau yang suka, Pak. Yakin saya banyak yang suka kok," ujar Johanis.

Baca juga : KPK Kerahkan 12 Jaksa Tangani Sidang Hasto

Dia menekankan pentingnya integritas dan keimanan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

"Sudah gitu, mohon izin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngapain harus buang-buang uang bayar sana-sini?" sesalnya.

Tanak juga menyinggung hasil penelitian KPK mengenai praktik “serangan fajar” dalam Pilkada dan pemilihan jabatan strategis.

"Hasil penelitian dari KPK, serangan fajar. Penelitian KPK untuk apa? Hanya untuk duduk di meja dan kursi yang bagus. Terus kalau tidak cukup gajinya, mundur. Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.