Pesta Demokrasi Myanmar Hanya Sandiwara Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Myanmar akhirnya menutup rangkaian Pemilu tiga tahap pada Minggu (25/1/2026). Namun, alih-alih menjadi pesta demokrasi, pemilu ini hanya sandiwara politik alias gimik, demi mengukuhkan kekuasaan militer yang sudah mencengkeram Negeri Seribu Pagoda sejak kudeta 2021.

Pemungutan suara digelar dalam tiga putaran, masing-masing pada 28 Desember 2025, 11 Januari 2026 dan 25 Januari 2026. Sejak awal, Pemilu ini me-nuai kecaman internasional karena menyingkirkan oposisi, membungkam kritik dan digelar di tengah konflik bersenjata.

Partai yang didukung penuh junta militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), melenggang tanpa hambatan. Dalam dua putaran awal, USDP sudah mengantongi kemenangan telak. Posisi militer makin kokoh karena konstitusi menjamin 25 persen kursi parlemen—baik Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi—langsung menjadi jatah militer.

Pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing tetap percaya diri. “Bersyukur Pemilu berlangsung damai dan sesuai keinginan rakyat,” ujar Min Aung Hlaing, dikutip Reuters, Minggu (25/1/2026).

Namun, pernyataan itu dibantah Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Tom Andrews. Dia menuding Pemilu Myanmar merupakan Pemilu palsu, tak layak dapat pengakuan internasional.

“Pemilu ini direkayasa sejak awal. Jangan akui hasilnya,” tegas Andrews.

Baca juga : Karina Dorong Bogor Timur Fokus Kualitas SDM Hingga Digitalisasi Layanan Publik

Menurut Andrews, Pemilu digelar di tengah represi brutal. Pemimpin sipil Aung San Suu Kyi disingkirkan dari panggung politik dan dijebloskan ke penjara selama 27 tahun. Menyusul kudeta 1 Februari 2021.

Partainya, National League for Democracy (NLD), dibubarkan pada 2023 setelah menolak tunduk pada aturan Pemilu versi militer. Partai oposisi lain memilih mundur atau menyerukan boikot karena me¬nilai kontestasi tidak adil.

Junta juga memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang melibas kebebasan berekspresi. Lebih dari 400 orang dilaporkan diproses hukum hanya karena menyebarkan selebaran atau mengkritik pemilu melalui media sosial.

Pemungutan suara berlangsung di bawah bayang-bayang intimidasi. Warga didorong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ancaman penangkapan dan hukuman penjara. Di sejumlah wilayah, jet tempur militer dilaporkan masih menggempur desa-desa saat warga diminta mencoblos.

“Junta berharap dunia internasional menerima rezim militer yang disamarkan sebagai pemerintahan sipil,” sindir Andrews.

Dia memperingatkan, negara yang mengakui hasil Pemilu ini artinya ikut memperpanjang krisis Myanmar.

Dua Pejabat Tewas

Baca juga : Prof Didik Usulkan Pilkada Jalan Tengah, Bisa Tekan Politik Uang

Keamanan juga menjadi sorotan. Dua putaran awal Pemilu diwarnai serangan kelompok bersenjata penentang militer. Mereka menyasar TPS dan gedung pemerintahan. Dua pejabat administrasi tewas.

Pemilu digelar dalam tiga tahap karena konflik bersenjata belum mereda. Dari total 330 wilayah administratif, hanya 202 yang menggelar pemungutan suara pada dua tahap awal.

Sebanyak 67 wilayah-sebagian besar dikuasai kelompok oposisi bersenjata—tidak ikut memilih. Akibatnya, jumlah kursi parlemen dipangkas dari 664 menjadi 586.

Data Komisi Pemilihan Umum Myanmar menunjukkan, USDP telah mengamankan 233 kursi parlemen. Jika digabung dengan 166 kursi jatah militer, totalnya hampir 400 kursi—jauh melampaui ambang mayoritas untuk berkuasa. Sebanyak 17 partai lain hanya kebagian kursi dalam jumlah kecil.

Pemerintah militer mengklaim, lebih dari 24 juta pemilih terdaftar, sekitar 35 persen lebih sedikit dibandingkan pemilu 2020. Tingkat partisipasi pada dua putaran awal disebut berada di kisaran 50–60 persen.

Sementara, sikap keras datang dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa¬ Asia Tenggara (ASEAN). Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan menegaskan, ASEAN tidak mengirim pengamat dan tidak akan mengakui hasil Pemilu Myanmar karena tidak bebas dan inklusif.

Baca juga : Dunia Ragukan Pemilu Myanmar Jujur & Adil

“Kami khawatir dengan jalannya Pemilu,” ujarnya.

Meski ditinggal ASEAN, junta mengklaim mengundang pengamat dari Rusia, China, Belarus, Kazakhstan, Nikaragua, Vietnam dan Kamboja.

Hasil akhir Pemilu dijadwalkan diumumkan pekan ini. Junta menyebut parlemen baru akan bersidang Maret 2026 dan pemerintahan baru mulai bekerja April.

Dengan peta kursi yang ada, kursi presiden diyakini tetap di tangan Min Aung Hlaing.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.