Isu Maritim Panas Di Laut, Ramai Di Panggung Narasi

 Sebelumnya 
“Kami fokus pada perilaku dan konsekuensinya. Bukan pada retorika atau individu,” cetus Lopez.

Pada saat yang sama, Filipina juga menyadari, setiap negara di kawasan –baik besar ataupun kecil– memiliki kepentingan dalam menjaga laut agar tetap terbuka dan stabil. Dialog, mekanisme komunikasi, dan kerja sama praktis merupakan hal yang penting. 

Dalam konteks ini, Filipina terus mendukung upaya-upaya yang membangun kepercayaan dan mengurangi kemungkinan kecelakaan atau insiden maritim.

“Transparansi adalah bagian dari tanggung jawab tersebut. Pelaporan yang akurat, verifikasi yang cermat, dan standar profesional akan memperkuat kepercayaan publik, serta membantu memastikan fakta sebagai panduan dalam diplomasi,” tegas Lopez. 

Perang Kognitif

Baca juga : Dony Oskaria: Langkah Percepat Transformasi Tata Kelola BUMN

Juru Bicara National Security Council (NSC) Cornelio H. Valencia Jr menyoroti perkembangan teknologi – termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) -, yang mendorong arus pemberitaan berjalan sangat cepat dan tanpa batas di media sosial. Terutama Facebook, yang digandrungi mayoritas warga Filipina. 

Sebagai gambaran, Filipina konsisten berada di peringkat 10 negara dengan pengguna Facebook terbanyak. Laporan We Are Social dan Meltwater per Oktober 2025 menyebutkan, negara yang dipimpin Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. itu menempati peringkat 5 dunia dengan 95,8 juta Facebookers. Di bawah India (403,4 juta), Amerika Serikat (197,6 juta), Indonesia (120,9 juta), dan Brazil (109,25 juta).

Juru Bicara National Security Council (NSC) Cornelio H. Valencia Jr  (Foto: Firsty Hestyarini)

“Masyarakat Filipina sangat menggandrungi Facebook. Setiap berita yang muncul, selalu diposting di media sosial dan viral hingga ke desa-desa. Saat ini, diperkirakan ada 1 juta teks narasi yang beredar di setiap menit kejadian. Ini menggambarkan betapa masyarakat kami sangat mencintai media sosial,” tutur Valencia kepada para peserta SEAMMVP, Rabu (12/2/2026). 

Baca juga : Feriyansyah: Butuh Political Will Untuk Perubahan

Di tengah situasi ini, NSC mendorong pembentukan aturan yang secara khusus menangani berbagai informasi yang merugikan, melalui Kongres dan Senat. Termasuk, informasi yang datang dari pengaruh asing. Namun, ini bukanlah upaya membungkam kebebasan berpendapat. 

“Undang-Undang kami dorong untuk menekankan pentingnya transparansi. Bukan untuk membatasi atau menghindari diskusi. Ini penting untuk menjelaskan asal-usul kepentingan di balik suatu pesan,” papar Valencia. 

NSC memiliki pendekatan jangka pendek dan jangka panjang untuk membangun ketahanan bangsa terhadap gempuran informasi yang luar biasa. Antara lain, melalui transparansi dan program literasi yang mengedukasi masyarakat agar tak mudah terpancing informasi hoax.

“Kami membutuhkan program ketahanan jangka panjang dalam menghadapi perang kognitif. Nilai-nilai harus ditanamkan dalam sistem pendidikan. Fact-check adalah hal yang penting dimiliki. Masyarakat harus dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab di media sosial,” ujar Valencia.

Baca juga : Kurniasih Mufidayati: Kita Butuh Untuk Kualitas Pendidikan

“Kita tidak bisa menghentikan perkembangan AI. Yang bisa kita lakukan adalah mendidik masyarakat tentang cara menggunakannya, agar tepat dan sesuai kaidah hukum,” tandasnya. (Bersambung)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.