Australia: Yuk, Patuhi UNCLOS Sebagai Konstitusi Laut Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Jurnalis Rakyat Merdeka Firsty Hestyarini kembali mengikuti Southeast Asia Maritime Media Visits Programme (SEAMMVP) yang diinisiasi La Trobe Asia, dengan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT). Program yang diawali di Canberra, Australia, pada akhir Oktober 2025, berlanjut di Filipina pada 9-14 Februari 2026. Berikut laporannya.

Australia menguatkan dukungan nya terhadap Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai konstitusi laut global, di tengah meningkatnya dinamika keamanan maritim di kawasan. Termasuk, di Laut China Selatan.

Australia memandang stabilitas maritim dan kelancaran perdagangan laut di berbagai kawasan, terutama Asia Tenggara, sebagai kepentingan strategis utama. Pasalnya, kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama bagi keamanan nasional dan kemakmuran ekonomi. Tak hanya bagi Australia, tetapi juga bagi banyak negara lain yang mengandalkan ekspor melalui jalur laut sebagai urat nadi perekonomian. 
 

Duta Besar (Dubes) Australia untuk Filipina Marc Innes-Brown (Foto: Firsty Hestyarini)

“Inilah sebabnya, aturan dan norma di lautan menjadi sangat krusial. Kami memiliki kepentingan terhadap kebebasan navigasi dan kepatuhan terhadap UNCLOS, untuk memastikan kapal-kapal kami dapat menjangkau pasar dengan aman,” ujar Duta Besar (Dubes) Australia untuk Filipina Marc Innes-Brown dalam pertemuan dengan 12 jurnalis peserta Southeast Asia Maritime Media Visits Program (SEAMMVP) dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam di Kantor Kedutaan Besar Australia di Makati City, Filipina Kamis (19/2/2026). 

Baca juga : Hetifah Sjaifudian: Perlu Penguatan Nilai Kebangsaan

“Apalagi, sebagian besar jalur perdagangan Australia berada di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Laut,” imbuhnya. 

Innes-Brown menjelaskan, saat ini Australia memiliki program bilateral senilai 18 juta dolar Amerika Serikat (AS) serta program kerja sama regional senilai 64 juta dolar AS, yang antara lain ditujukan untuk memperkuat keamanan maritim. Termasuk, aspek lingkungan seperti restorasi terumbu karang, penanganan isu perubahan iklim, dan pemberdayaan komunitas nelayan di sejumlah wilayah. 
 

Duta Besar (Dubes) Australia untuk ASEAN Tiffany McDonald (Foto: Firsty Hestyarini)

Di tempat yang sama, Duta Besar (Dubes) Australia untuk ASEAN Tiffany McDonald juga menegaskan pentingnya memastikan jalur laut tetap terbuka untuk keamanan dan kemakmuran kawasan. Termasuk di Laut China Selatan, yang merupakan jalur perairan penting. 

Baca juga : Ubaid Matraji: Harus Ada Perubahan Total Di Sistem LPDP

Berdasarkan data DFAT, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Australia dengan nilai perdagangan dua arah mencapai sekitar 195 miliar dolar Australia pada 2024.

“Ini mencakup 15,5 persen dari total perdagangan global Australia,” ujar McDonald. 

Australia Tak Campur Tangan 

Australia memahami, saat ini ASEAN sedang bernegosiasi dengan China dalam penyusunan Kode Etik Perilaku (Code of Conduct/CoC) Laut China Selatan sebagai dasar aturan untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Secara prinsip, ASEAN dan China sepakat menyelesaikan negosiasi CoC Laut China Selatan pada 2026. Komitmen itu juga telah ditegaskan organisasi regional tersebut dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM Retreat) di Cebu, Filipina, akhirJanuari 2026. 

Terkait hal ini, Australia memastikan pihaknya tidak ikut campur tangan dalam proses negosiasi CoC Laut China Selatan. Namun, mitra strategis komprehensif pertama bagi ASEAN itu berharap, setiap kesepakatan yang dicapai dalam pembentukan CoC Laut China Selatan, mematuhi aturan dan norma internasional. Serta memperkuat sentralitas ASEAN dalam menangani isu-isu maritim. 

Baca juga : Zulhas: MBG Bikin Peternak Rasakan Kepastian Usaha

“Australia memang tak terlibat dalam negosiasi CoC. Tapi, Australia memiliki kepentingan untuk memastikan UNCLOS tetap menjadi konstitusi bagi laut global. Australia mendorong agar setiap CoC menghormati peran UNCLOS di kawasan,” tegas McDonald. 

Penegasan yang sama juga disampaikan Innes-Brown. “Kami tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi. Kami juga tidak memiliki rincian soal perkembangan terkini negosiasi tersebut. Tapi tentu saja, kami sangat memperhatikan,” kata Innes-Brown. 

“Untuk saat ini, kami masih menunggu dan melihat bagaimana proses tersebut berkembang,” tambahnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.