Siasati Krisis Timur Tengah, Filipina Izinkan Penggunaan BBM Murah dan Kotor

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Filipina mengizinkan penggunaan sementara bahan bakar yang lebih murah dengan kualitas lebih rendah, untuk lingkup yang terbatas. Kebijakan ini ditempuh Filipina untuk menjaga ketahanan pasokan energi di tengah krisis Timur Tengah, yang tercetus setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.

Departemen Energi (DOE) Filipina mengatakan, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan model tahun 2015 dan sebelumnya, angkutan umum tradisional (jeepney), pembangkit listrik dan generator, serta sektor kelautan dan perkapalan yang diizinkan menggunakan produk minyak bumi sesuai  standar Euro-II.

"Langkah ini dimaksudkan untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar yang berkelanjutan, memadai, dan mudah diakses, sekaligus memberikan fleksibilitas terbatas bagi sektor-sektor yang mungkin terdampak," tulis Departemen Energi Filipina, seperti dikutip Reuters, Minggu (22/1/2026).

Baca juga : Sikapi Dampak Konflik Timur Tengah, PAN Ikut Arahan Presiden Prabowo

Terkait hal tersebut, Pemerintah Filipina memerintahkan perusahaan-perusahaan minyak yang akan menawarkan bahan bakar Euro II untuk menjaga pemisahan dari bahan bakar Euro IV di seluruh sistem penyimpanan, transportasi, dan ritel.

Manila beralih dari bahan bakar Euro II yang sesuai standar ke bahan bakar yang lebih bersih dan sesuai standar Euro IV pada tahun 2016. Bahan bakar Euro IV yang saat ini masih berlaku, memiliki kandungan sulfur 50 ppm (parts per million). Sementara kandungan sulfur pada Euro II mencapai 500 ppm. 

Pekan lalu, ribuan pengemudi jeepney turun ke jalan di seluruh negeri untuk memprotes kenaikan harga solar lokal hingga lebih dari dua kali lipat, setelah harga minyak global melonjak karena konflik Timur Tengah.

Baca juga : Timur Tengah Memanas, Pupuk Indonesia Pastikan Pasokan Pupuk Aman

Seperti mayoritas negara Asia Tenggara, Filipina telah mengambil langkah-langkah seperti memperpendek jam kerja mingguan dan memberikan subsidi bahan bakar untuk mengatasi dampak kenaikan biaya. Kongres juga telah memberikan kekuasaan darurat kepada presiden untuk menangguhkan atau mengurangi pajak bahan bakar.

Dalam pesan video pada Minggu (22/3/2026), Presiden Ferdinand Marcos Jr menjelaskan, saat ini Pemerintah Filipina sedang melakukan pembicaraan dengan India, China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei tentang kemungkinan pengaturan pasokan bahan bakar.

Filipina yang selama ini sangat bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah untuk kebutuhan bahan bakar, disebut akan mengimpor minyak Rusia bulan ini untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.