Takaichi Rombak Kabinet, Pertahankan Menteri Kunci

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet perdana dalam upaya memulihkan popularitasnya yang sedang merosot. Reshuffle yang dilakukan pada 17 September 2026 ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan menjelang sidang parlemen luar biasa yang diagendakan berlangsung pada 5 Oktober mendatang.

Takaichi melakukan sejumlah penyesuaian dengan tetap mempertahankan para menteri kunci. Perombakan ini merupakan taktik yang umum digunakan seorang perdana menteri untuk mengelola keseimbangan kekuasaan di dalam partai, menentukan prioritas kebijakan dan merespons opini publik.

Selama berbulan-bulan, PM perempuan pertama Jepang ini menikmati tingkat dukungan yang tinggi dan berhasil menarik minat pemilih muda berkat gaya dan cara bicaranya yang lugas.

Namun, popularitasnya mulai memudar setelah dia mendorong sejumlah kebijakan. Termasuk pemberlakuan aturan suksesi khusus laki-laki bagi keluarga kekaisaran di saat masyarakat justru mengharapkan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengatasi inflasi.

“Kami akan mewujudkan Jepang yang kuat dan makmur melalui kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan ekspansif,” ujar Takaichi dalam konferensi pers setelah kabinet barunya resmi dilantik dalam sebuah upacara di Istana dikutip Associated Press (AP), Jumat (18/9/2026).

Baca juga : MilkLife Kolaborasi dengan Pokemon, Gelar Coaching Clinic Bersama Legenda Jepang

Jepang saat ini menghadapi sejumlah tuntutan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Termasuk peningkatan anggaran pertahanan, investasi lebih besar di AS, serta langkah-langkah untuk mengatasi pelemahan nilai tukar yen.

Mengutip laporan AP, Kamis (17/9/2026), Takaichi mempertahankan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi. Keputusan itu diambil untuk menjaga kesinambungan kebijakan utama Jepang sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan Washington. Meski keduanya disebut sebagai pesaing utama Takaichi di tubuh internal Partai Demokrat Liberal.

Takaichi juga tetap mempertahankan Menteri Keuangan Satsuki Katayama yang telah lama menjadi orang kepercayaannya dan menjalankan kebijakan belanja Pemerintah Jepang.

Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Minoru Kiuchi juga tetap berada dalam kabinet. Begitu juga dengan Menteri Perdagangan Ryosei Akazawa, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, serta Menteri Ketahanan Ekonomi Kimi Onoda.

“Kabinet baru ini adalah kabinet yang penuh tekad, tantangan dan tindakan nyata. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kami,” ujar Takaichi.

Baca juga : Tim Bulutangkis Indonesia Latih Tanding Lawan Klub Jepang

Sementara, Yoshimasa Hayashi dicopot dari posisinya sebagai Menteri Dalam Negeri dan digantikan oleh Hisayuki Fujii, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Liberal (LDP).

Hayashi sebelumnya dikenal sebagai tangan kanan mantan PM Fumio Kishida dan diprediksi menjadi pesaing kuat Takaichi dalam bursa pemilihan Ketua LDP tahun depan.

Sejumlah nama baru dalam kabinet hasil reshuffle kali ini, antara lain Hiroshi Nakatsuka yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Japan Innovation Party (JIP), ditunjuk sebagai Menteri Reformasi Regulasi.

Wajah baru lainnya adalah Hiroyoshi Sasagawa yang ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan dan Tatsunori Ibayashi yang menduduki jabatan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata.

Takaichi juga mengambil langkah kontroversial dengan mengangkat Yoshihiro Seki sebagai Menteri Pendidikan dan Kazuo Yana sebagai Menteri Pertanian. Keduanya sempat dijatuhi sanksi oleh LDP akibat skandal penggelapan dana politik pada akhir 2023.

Baca juga : China Ingatkan Negara Lain Jangan Provokatif

Dukungan terhadap Kabinet Takaichi bertahan di angka sekitar 50 persen dalam beberapa bulan terakhir, setelah sebelumnya sempat berada di kisaran 70 persen.

Usai perombakan tersebut, Pemerintahan Takaichi dan LDP akan bersiap menghadapi sidang luar biasa parlemen yang dijadwalkan membahas rencana penurunan pajak konsumen untuk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027.

Agenda lain yang mungkin dibahas adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Politik untuk mengurangi jumlah kursi di parlemen. RUU tersebut ditunda pembahasannya pada sidang parlemen sebelumnya karena mengundang kontroversi dan memicu kritik keras dari partai-partai oposisi. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.