Rusia Gelar Referendum, Putin Siap Berkuasa Sampai 2036

RM.id  Rakyat Merdeka - Rusia sudah memulai rangkaian referendum untuk mengubah konstitusi mereka, Kamis (25/6). Jika khalayak sepakat konstitusi diubah, Putin dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk dua masa jabatan hingga 2036 mendatang.

Referendum  ini akan dilakukan selama satu pekan. Meski kekhawatiran akan penularan virus corona tetap besar, para pemilih Rusia khawatir suara mereka akan dimanipulasi jika mereka tidak menyerahkan hak pilih mereka.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Rusia, dikutip Reuters, Kamis (25/5), jumlah penderita positif Covid-19 sudah melebihi angka 600 ribu. Rusia sudah menjadi negara ketiga dengan jumlah penularan terbesar si dunia.

Pihak komisi pemilihan Rusia memastikan bahwa mereka akan menerapkan langkah pencegahan di setiap lokasi pengumpulan suara.

Baca juga : Pulihkan Citarum, Ini Cara KLHK Kelola Sampah Di Purwakarta

Referendum ini banyak memunculkan kritikan kepada Putin (67) yang dianggap sudah terlalu lama duduk di kursi kepemimpinan.

Jika konstitusi yang diajukan disetujui pemilih, maka Putin bisa meneruskan kepemimpinannya selama 12 tahun lagi setelah masa kepemimpinannya habis pada 2024.

Putin sudah berada di lingkar kepemimpinan sebagai perdana menteri dan kemudian sebagai presiden sejak 1999. Sejak itu, Putin enggan turun dan menyerahkan posisi puncak kepada orang lain.

Putin disebut-sebut berambisi berkuasa seeperti pemimpin Soviet, Leonid Brezhnev, yang wafat saat masih memimpin. Ada juga yang menduga Putin enggan turun karena belum menemukan pengganti yang kuat.

Baca juga : KLHK Resmikan Sarana Pengelolaan Sampah Di Indramayu

"Karena presiden belum bisa menemukan penerus yang layak, maka dia memilih dirinya sendiri," ujar analis politik dari lembaga think tank Carnegie, Andrei Kolesnikov.

Pengamat politik dari lembaga survei VTsIOM memprediksi akan ada 67 hingga 71 persen pemilih yang mendukung perubahan konstitusi.

Sementara itu, pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny mengajak pendukungnya untuk memboikot pemilihan ini.

"Melakukan pemilihan untuk amandemen adalah langkah ilegal, tidak berguna dan berbahaya. Anda bisa memboikotnya. Ini adalah langkah jujur dan paling tepat," ujar Navalny sebelum pemilu dimulai.

Baca juga : Wilder Meredup, Telli Swift Tetap Setia

Berdasarkan polling lembaga survei Levada, popularitas Putin berada di angka 59 persen. Sementara lembaga polling milik negara menyebut popularitas Putin ada di atas angka 60 persen.

Sementara, Partai Komunis, yang biasanya akan mendukung Putin apa adanya, kali ini memiliki pendapat beda soal perubahan konstitusi.
Anggota veteran partai Komunis Gennady yuganov menyebut Putin sudah memiliki kekuasaan melebihi Tsar, Firaun dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis. [DAY]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.