Dark/Light Mode

China Terusik Pengadilan Kasus Uighur Di Inggris

Sabtu, 5 Juni 2021 05:31 WIB
Komunis Uighur menggelar unjuk rasa di depan Parlemen Inggris, April 2021. (Foto : Getty Images /BBC).
Komunis Uighur menggelar unjuk rasa di depan Parlemen Inggris, April 2021. (Foto : Getty Images /BBC).

RM.id  Rakyat Merdeka - Panel pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Inggris, menyelidiki dan memeriksa saksi-saksi dugaan kejahatan di Provinsi Xinjiang, kemarin. China terusik pengadilan tersebut.

Panel itu terdiri dari sembi­lan orang. Panel itu didirikan atas permintaan Kongres Ui­ghur Dunia. Kelompok terbesar yang mewakili warga Uighur di pengasingan. Mereka melobi komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap China atas dugaan pelanggaran di Xinjiang.

Baca Juga : Vaksin BUMN Bakal Pangkas Impor Sinovac Dan Sinopharm

Dari pemeriksaan itu, panel tersebut nanti akan mengelu­arkan putusan, apakah Beijing telah melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uighur dan kelompok Muslim lainnya di China.

Kendati dikecam China, Wakil Ketua Pengadilan itu, Nick Vetch, akan tetap melanjutkan pekerjaannya. Apalagi, sejumlah dokumen dan dokumenter telah dikumpukan. Dia menjamin, pihaknya bakal netral.

Baca Juga : Jika Tak Memungkinkan, Jangan Paksa Anak Sekolah Tatap Muka

“Pengadilan adalah upaya independen dan akan menangani bukti dan hanya dengan bukti,” tegas Vetch, dilansir Chan­nel News Asia, kemarin.

Vetch menyampaikan, pihaknya telah mengundang China untuk membeberkan bukti yang mereka miliki. “Tapi, sejauh ini kami tidak menerima apa pun dari mereka,” ungkap Vetch.

Baca Juga : Nonton Gratis 8 Film Di FSAI 2021, Ini Cara Dan Jadwalnya

Pengadilan berencana menyam­paikan laporannya pada Desember nanti. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, para peserta ber­harap putusan pengadilan dapat menarik perhatian internasional. Dan, mendapatkan respons berupa tindakan nyata negara, lembaga internasional, perusahaan kom­ersial, seni, medis, pendidikan dan individu dalam menerapkan penilaian pengadilan.

Pengadilan tersebut merupa­kan salah satu dari empat entitas Inggris dan sembilan individu yang mendapat sanksi China. Sebab, mereka menyampaikan kekhawatiran tentang perlakuan Negeri Tirai Bambu itu terhadap warga Uighur.
 Selanjutnya