Dark/Light Mode

China Terusik Pengadilan Kasus Uighur Di Inggris

Sabtu, 5 Juni 2021 05:31 WIB
Komunis Uighur menggelar unjuk rasa di depan Parlemen Inggris, April 2021. (Foto : Getty Images /BBC).
Komunis Uighur menggelar unjuk rasa di depan Parlemen Inggris, April 2021. (Foto : Getty Images /BBC).

 Sebelumnya 
Ketua panel tersebut, Geof­frey Nice, pengacara veteran Inggris, masuk dalam daftar sanksi China. Dia mendapat sanksi bersama dengan Helena Kennedy, pengacara HAM yang jadi penasehat pengadilan.

Nice, yang memimpin penun­tutan Perserikatan Bangsa-Bang­sa (PBB) atas kejahatan perang mendiang mantan pemimpin Serbia Slobodan Milosevic mengatakan, sanksi China tidak akan mempengaruhi pekerjaan pengadilan. Anggota lain dari pengadilan itu adalah ahli di bidang kedokteran, pendidikan dan antropologi.

Baca Juga : Vaksin BUMN Bakal Pangkas Impor Sinovac Dan Sinopharm

Di tempat terpisah, China mengutuk pengadilan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian me­nilai, panel itu bukan pengadilan yang sebenarnya.

“Panel itu hanya sebuah mesin yang menghasilkan ke­bohongan didirikan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi dan tidak membawa otoritas. Hanya pertunjukan opini publik dengan kedok hukum,” cetus Zhao, baru-baru ini.

Baca Juga : Jika Tak Memungkinkan, Jangan Paksa Anak Sekolah Tatap Muka

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuding China melakukan genosida di Xinjiang. Kendati demikian, Inggris menolak blak-blakan menuding China seperti AS. Tapi negeri Ratu Elizabeth itu bergabung dengan AS dan Jer­man, menyerukan Beijing untuk mengakhiri penindasan terhadap minoritas Uighur.

Kelompok HAM mengatakan, hingga satu juta orang Uighur dan orang-orang dari etnis mi­noritas Turki lainnya ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Beijing berulang kali membantah bahwa ada pelanggaran di sana. Mereka mengklaim, itu adalah kamp pelatihan kerja untuk mencegah ekstremisme dan meningkatkan pendapatan warga setempat.

Baca Juga : Nonton Gratis 8 Film Di FSAI 2021, Ini Cara Dan Jadwalnya

Pengadilan itu dilakukan se­pekan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Inggris. Presiden AS Joe Biden yang akan hadir dalam KTT itu telah mendesak sesama negara demokrasi Barat untuk bersikap tegas terhadap China. Menjelang KTT, bulan lalu, para menteri luar negeri G7 mengatakan sangat prihatin dengan pelang­garan hak asasi terhadap Uighur dan di Tibet. Tak hanya itu, mereka juga mendesak diakhirinya penargetan para pemimpin opo­sisi di Hong Kong. [PYB]