Massa Unjuk Rasa Di Tengah Lonjakan Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Ratusan pengunjuk rasa di Bangkok, Thailand, kembali turun ke jalan. Di tengah lonjakan kasus Covid-19 di negara itu, mereka kembali mendesak pemerintahan saat ini mengundurkan diri.

Aksi massa itu merupakan bagian dari pawai peringatan 89 tahun Revolusi Siam. Yang merupakan pemberontakan yang mengubah Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.

Sebelumnya, tahun lalu, Bangkok diguncang aksi protes hampir setiap hari terhadap pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-ocha. Namun, gerakan pro-demokrasi seperti kehilangan gairah akibat wabah virus Corona dan berbagai penangkapan serta pemenjaraan para pimpinannya. 

Saat ini, pihak berwenang telah memberlakukan kebijakan pembatasan pertemuan publik. Pasalnya, Thailand tengah berjuang melawan gelombang ketiga infeksi virus Corona. Dengan jumlah kasus harian berkisar di sekitar angka 3.000.

Baca juga : Singapura Siapkan Warganya, Untuk Hidup Bersahabat Dengan Covid

Tapi, seperti mengabaikan kebijakan itu, ratusan massa berkumpul di Monumen Demokrasi di jalan utama di Bangkok.

Mereka lalu berjalan ke arah Gedung Parlemen untuk memprotes pemerintahan Prayut. Mantan panglima militer Thailand yang berkuasa dalam kudeta 2014.

Para demonstran berkumpul sejak sebelum matahari terbit. Dan melakukan upacara penyalaan lilin. Som, peserta aksi, pelajar berusia 16 tahun mengatakan, dia tidak khawatir tentang risiko virus Corona.

Menurut dia, negaranya tidak pernah memiliki demokrasi yang sesungguhnya. "Negara ini tidak akan maju," ucap Som.

Baca juga : Satgas: Masih Banyak Desa Yang Belum Punya Posko Penanganan Covid-19

Pemimpin aksi Parit Chiwarak, yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik kerajaan dan dibebaskan dengan jaminan bulan lalu, turut serta dalam aksi itu. Dengan membawa gendang, dia juga memakai tiruan mahkota emas serta membawa bendera.

Seorang pengunjuk rasa lainnya mengenakan kostum seperti Patung Liberty yang ada di New York, Amerika Serikat (AS).

Dalam aksi itu, para demonstran membakar konstitusi palsu. Seolah menyindir parlemen Thailand yang saat ini tengah berdebat mengenai konstitusi negara itu.

"Tuntutan kami tidak akan diwujudkan. Konstitusi harus datang dari rakyat," kata orator bernama Jatupat 'Pai' Boonpattararaksa.

Baca juga : Bukti Pemerintah Tak Akan Berbisnis Vaksin Covid-19

Beberapa demonstran membawa spanduk bertuliskan "hapus 112". Mengacu pada undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Yang bisa membuat seseorang mendapatkan hukuman penjara 15 tahun bagi mereka yang terbukti menghina monarki.

Demonstrasi juga direncanakan berlangsung di seluruh negeri. Mulai dari kota wisata Chiang Mai di utara. Hingga provinsi selatan Nakhon Si Thammarat.

Gerakan pro-demokrasi Thai terbilang mengejutkan. Karena sekitar 150 orang telah didakwa sejak gerakan itu dimulai. Selain itu, pimpinan aksi juga didakwa dengan berbagai tuduhan merujuk pada undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Banyak dari mereka dibebaskan dengan jaminan bersyarat. Termasuk tidak melakukan unjuk rasa lagi.[PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.