Satgas: Masih Banyak Desa Yang Belum Punya Posko Penanganan Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Daerah sekarang mengoptimalkan implementasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), baik PPKM Kabupaten/Kota maupun PPKM Berbasis Mikro (PPKM Mikro). 

Hal ini tidak lepas dari perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dalam empat minggu terakhir yang menunjukkan enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden, pimpinan daerah khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif dalam mengendalikan lonjakan kasus yang tepat sasaran,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, dalam siaran persnya, Selasa (22/6).

Berdasarkan data per 20 Juni 2021, keenam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen, dengan total kenaikan 20.634 kasus.

Baca juga : Astaga! Makin Banyak Anak Tertular Covid-19 Di Jakarta

Lalu, Jawa Barat meningkat sebesar 115 persen, dengan total kenaikan 8.382 kasus, Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen, dengan total kenaikan 5.896 kasus, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus; DI Yogyakarta meningkat sebesar 197 persen, dengan total 2.583 kasus, dan Banten meningkat sebesar 189 persen, dengan total 967 kasus.

Wiku mengungkapkan, perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir.  “Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” imbuhnya

Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di ruang isolasi rumah sakit (RS) rujukan Covid-19.  Bahkan, BOR lima dari enam provinsi ini mencapai lebih dari 80 persen per tanggal 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.

Wiku menegaskan, kenaikan kasus konfirmasi positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama-sama mengevaluasi kebijakan pengendalian. 

Baca juga : Tes Usap, Satu Tahanan Kejagung Positif Covid-19

Untuk dapat memastikan efektivitas, khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.

“Saat ini, persentase pembentukan posko penanganan Corona  di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah. Penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Ia menyebut, masih banyak desa/kelurahan yang belum memiliki posko, berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan Covid-19 yang baik hingga tingkat RT. Sehingga, berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan PPKM Mikro.

Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur, khususnya dari ke-6 provinsi ini untuk segera menginstruksikan Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.

Baca juga : Megawati Raih Gelar Profesor, Sukur: Banyak Prestasi Yang Beliau Lahirkan

“Apabila posko sudah terbentuk, tugas dan fungsinya harus dijalankan dengan baik oleh setiap unsur terkait. Apabila seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” pungkasnya [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.