Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Banyak cara yang ditempuh pemerintah, untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan komunal, melalui vaksinasi Covid-19.
Pemerintah Kota Guiping dan Pingliu di Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, wilayah selatan China mengancam warganya yang tak mau divaksin, dengan tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk bersekolah.
"Segera vaksin. Jika tidak, anak-anak Anda tidak boleh masuk sekolah," demikian bunyi pemberitahuan yang dirilis Tim Komando Anti-Epidemi Lokal di 2 wilayah tersebut.
Baca juga : Pekan Depan, Nakes Dapat Vaksinasi Booster Pakai Moderna
Terkait hal ini, seorang staf Yifu Primary School di Kota Guiping mengatakan, pihaknya akan menerapkan kebijakan tersebut pada awal semester di bulan September mendatang.
Saat ini, China memang terus mengoptimalkan peran pemerintah daerah, untuk menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Apalagi, belakangan ini, muncul 2 wabah domestik, imbas masifnya penyebaran varian Delta.
Global Times melaporkan, Selasa (13/7) kemarin, China melaporkan separuh warganya telah divaksin Covid-19.
Baca juga : Jepang Siapin Paspor Vaksin Agar Tembus Di Lebih 10 Negara
Menanggapi hal ini, Liu Changsong - pengacara dari firma hukum Mugong, Beijing - menilai, meminta siswa untuk berbagi tanggung jawab dengan orangtuanya yang tidak divaksin termasuk bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Pendidikan.
Alasannya, hukum melindungi hak siswa, untuk menerima pendidikan.
"Pendekatan satu ukuran yang radikal, tidak pas untuk menggencarkan vaksinasi. Vaksinasi harus bersifat sukarela. Pilihan individu harus dihormati. Setiap kasus khusus, harus diberikan prioritas," kata Liu.
Baca juga : Lampaui Target, Vaksin Anak Di Jakarta Berjalan Lancar
Mirip dengan pengendalian epidemi, vaksinasi merupakan bentuk ujian lain bagi pemerintah. Terutama, dalam hal tata kelola masyarakat. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya