Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tenaga Kerja Kita Didominasi Jebolan SD dan SMP

Menaker Ngeluh, Bagaimana Investor Asing Mau Masuk

Sabtu, 28 September 2019 09:41 WIB
Menaker Hanif Dhakiri
Menaker Hanif Dhakiri

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekosistem Ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi salah satu penghambat investasi saat ini. Saat ini, TKI didominasi lulusan SD dan SMP. Jumlahnya, sebesar 58 persen.

Menteri Ketenagakerjaan (Manker) Hanif Dhakiri mengatakan, ekosistem ketenagakerjaan yang kaku ini membuat tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia masih rendah, dan akhirnya tidak mampu memikat investor menanamkan modalnya di Indonesia. 

Padahal, sambung dia, investasi asing bersifat langsung (foreign direct investment) membuat terciptanya lapangan kerja berskala besar. 

“Bisa kita lihat buktinya, 33 perusahaan relokasi dari China enggak ada yang ke Indonesia, daya saing kita kalah. Salah satunya faktor daya saing ini adalah tenaga kerja yang terlalu kaku,” ujar Hanif di Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Warga Perbatasan Konsumsi Obat dan Makanan Berbahaya

Daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang rendah salah satunya disebabkan tingkat pendidikan SDM Indonesia yang rendah. Hanif menyebut, tenaga kerja Indonesia didominasi lulusan SD dan SMP. Jumlahnya, sebesar 58 persen. 

Di sisi lain, pengusaha banyak mengeluhkan persoalan tentang upah minimum, belum lagi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Itu semua menjadi tantangan Indonesia,” katanya. 

Oleh sebab itu, kata Hanif, dibutuhkan transformasi ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia agar lebih fleksibel, seiring dengan dunia yang bergerak semakin fleksibel. 

“Suka tidak suka fleksibilitas harus diterima, termasuk fleksibilitas di pasar kerja, untuk itu ekosistem tenaga kerja harus punya kemampuan adaptasi,” kata dia. 

Baca juga : Golden Ring Rusia Dimeriahkan Musik Gamelan Dan Tari Nusantara

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Sistem lnformasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Sistem tersebut, dibuat seiring dengan perubahan kebutuhan dunia yang mengarah pada otomasi dan digitalisasi. 

Hanif menyatakan, melalui Sisnaker maka informasi mengenai ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah menjadi satu pintu. Berbeda dengan dahulu yang informasinya menyebar terlalu luas ke berbagai website. 

“Dulu, pintunya banyak sekali, ada 85 website sehingga kalau orang masuk ke beberapa layanan, jadi memasukan data berkali-kali. Ini enggak efisien,” ujarnya. 

Oleh sebab itu, pemerintah membangun integrasi berbagai layanan ketenagakerjaan berbasis elektronik ke dalam satu sistem. Di mana dalam Sisnaker terdapat 16 layanan yang ditawarkan, terdiri dari 4 layanan pendukung dan 12 layanan teknis. Layanan ini dapat diakses melalui laman resmi Kemenaker. 

Baca juga : Kemnaker Dukung Pemkab Bandung Barat Luncurin Pelatihan Terintegrasi

“Layanan ini mencakup pelatihan kerja, pemagangan, penggunaan tenaga kerja asing, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, kelembagaan, sertifikasi, karirhub, standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia, produktivitas, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, izin K3 dan SMK3, hingga layanan bantuan,” tegas Hanif. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.