ILO Dinilai Pantas Dukung Kemnaker

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya membangun dunia kerja yang sempat oleng akibat terdampak pandemi Covid-19. Termasuk menerapkan delapan kebijakan utama.

Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis, hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.

Baca juga : Tingkatkan Layanan Serah Simpan, Perpusnas Kembangkan e-Deposit

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

"Hal ini harus diawali dengan konsep pembelajaran seumur hidup, dan harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis. "Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja, dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," ujar politisi PKB itu.

Baca juga : Pelaut Protes Kewajiban Lampirkan Dokumen Kemnaker

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa. "Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya,” ungkap Ida.

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida menerangkan, Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan. Seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kendati demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.

"Karenanya, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," papar mantan anggota DPR itu.

Baca juga : Ditahan Chili, Tango Kepedasan

Ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antarnegara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional. Ia menyatakan, Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil konferensi panggilan global untuk bertindak pemulihan Covid-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami serta dipandu oleh Deklarasi Seabad Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO). [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.