Tantangan Tata Kelola Manajemen Pemerintahan Presiden Prabowo

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Demikian pula halnya terhadap pengelolaan hubungan politik di tingkat daerah juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Rivalitas politik antar partai, atau kelompok, di daerah sering kali menghalangi pelaksanaan kebijakan nasional yang membutuhkan kerjasama lintas sektor dan antar partai. Sebagai seorang pemimpin ­dengan latar belakang yang kuat dalam dunia militer dan politik, ­Presiden Prabowo diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang mendukung kerjasama antara Pemda dan pemerintah pusat. 

Membangun konsensus politik yang inklusif di tingkat daerah menjadi penting, hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Melalui komunikasi yang intensif dan dialog yang konstruktif, ­Presiden Prabowo diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik yang mungkin terjadi dan memperkuat kerjasama antara semua pihak. 

Baca juga : Tantangan Presiden Prabowo Subianto Membangun Pemerintahan Indonesia Modern Di Panggung Global

Pada saat yang sama, dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Prabowo diharapkan akan menghormati kebijakan yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Sikap ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta stabilitas pemerintahan. ­Meskipun Presiden ­Prabowo mungkin akan membawa ­perubahan dalam beberapa ­aspek, penghormatan terhadap kebijakan yang telah ada dapat memperkuat integrasi antara ­kebijakan pusat dan daerah –sekaligus memberikan kepercayaan kepada Pemda bahwa perubahan kebijakan tidak selalu berarti kebingungan, tetapi sebuah kesempatan untuk ber­adaptasi dengan arah yang lebih baik. 

Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas birokrasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Program MBG, dengan segala kebutuhan ­anggaran dan sumber daya yang besar, juga harus diimbangi dengan pelatihan bagi pejabat daerah untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran dengan bijak. 

Baca juga : Pembumian Pancasila Di Dunia

Peningkatan kapasitas ini akan mendukung penca­paian ­tujuan nasional yang telah di­tetapkan oleh pemerintah pusat, sekaligus program tata kelola manajemen pemerintahan harus dapat membumi melibatkan keterkaitan perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi –termasuk sosiali­sasi kepada para Kepala Desa, Kepala Kampung, Lurah, dan perangkatnya perlu diikut­sertakan. Hal ini untuk memastikan pula bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kearifan lokal, tanpa mengobarkan tujuan bersama.

Maka Sinergi yang terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dan Pemda, serta pengelolaan anggaran yang efisien, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari itu pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan stabilitas politik, tidak hanya penguatan partai yang berkoalisi juga ada kekuatan besar yang harus diperhatikan, yakni: masyarakat.

Baca juga : Kepemimpinan Pramono-Rano Di Tengah Gelombang Tantangan Jakarta

Juga penguatan terhadap kekuatan sosial sebagai lapisan masyarakat yang harus dirangkul dengan pendekatan pragmatis, tegas, dan harmonis. Dengan begitu keseimbangan ke­hidupan seluruh lapisan ­ma­syarakat berpotensi membawa Indonesia menuju kemajuan yang ­lebih maju, ­dengan memastikan ­bahwa ­setiap kebijakan, termasuk MBG, dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang ­besar bagi rakyat Indonesia. 

Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah anggota Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.