Waspada Potensi Krisis Energi

Tulus Abadi
Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Perang di Timur Tengah yang dipicu oleh agresi Amerika Serikat–Israel terhadap Iran berbuntut panjang terhadap pasokan energi global. Dampaknya bahkan bisa meluas pada rantai pasok pangan dunia.

Perairan di kawasan Timur Tengah merupakan jalur strategis distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz. Selain itu, negara-negara di kawasan tersebut merupakan eksportir utama BBM dan minyak mentah (crude oil) ke banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak konflik berlangsung hampir satu bulan terakhir, pasokan energi global terguncang. Harga minyak mentah melambung hingga di atas 100 dolar AS per barel, bahkan pasokan BBM di sejumlah wilayah nyaris terputus.

Lebih dari 100 negara mengalami gangguan pasokan BBM. Karena itu, hampir semua negara merespons cepat potensi krisis energi. Tercatat sekitar 85 negara telah menaikkan harga BBM di kisaran 20–30 persen. Sejumlah negara juga membatasi aktivitas, seperti menerapkan WFH/WFA, mengurangi hari kerja menjadi empat hari, dan kebijakan lainnya.

Di Korea Selatan, penggunaan air hangat untuk mandi mulai dibatasi. Di Kuba, masyarakat didorong menggunakan sepeda untuk bekerja. Sementara itu, Filipina secara resmi menyatakan krisis energi karena sekitar 85 persen konsumsi BBM-nya berasal dari impor.

Pertanyaannya, bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi potensi krisis energi di Indonesia akibat perang tersebut?

Baca juga : Bersiap Hadapi Krisis Global

Respons pemerintah sejauh ini terlihat sangat hati-hati. Belum ada kebijakan konkret, baru sebatas wacana penerapan WFH/WFA baik untuk ASN maupun sektor swasta. Sikap ini dapat dimaklumi karena BBM merupakan komoditas vital dan strategis, di tengah kondisi ekonomi makro yang masih rentan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan BBM nasional masih aman. Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan publik agar bersiap terhadap potensi kenaikan harga BBM dalam negeri, khususnya untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar.

Lalu, langkah konkret apa yang perlu dilakukan pemerintah dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya?

Pertama, pemerintah perlu membangun narasi yang lebih edukatif terkait kondisi riil pasokan BBM dan gas elpiji. Mengingat ketergantungan impor masih tinggi, yakni sekitar 60 persen untuk BBM dan lebih dari 70 persen untuk elpiji, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah.

Kedua, pemerintah perlu berani melakukan evaluasi kebijakan BBM dan elpiji. Misalnya, meninjau kembali kuota BBM Pertalite untuk kendaraan pribadi yang saat ini mencapai 60 liter per hari, menjadi lebih realistis, misalnya 50 liter per hari. Apalagi, berdasarkan data Pertamina, rata-rata kebutuhan hanya sekitar 19,5 liter per hari.

Baca juga : Transisi Kendaraan Listrik Jadi Kunci Selamatkan APBN Dari Krisis Energi

Ketiga, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di kisaran 15–20 persen. Angka ini tergolong moderat dibandingkan kenaikan di lebih dari 85 negara yang mencapai 20–35 persen.

Namun, jika kebijakan penyesuaian harga diterapkan, pemerintah harus menyiapkan bantalan sosial (social safety net) guna melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dari dampak ekonomi.

Jika konflik di Timur Tengah semakin memanas, bukan tidak mungkin pemerintah perlu meninjau ulang seluruh kebijakan energi, baik dari sisi harga maupun pengendalian konsumsi.

Untuk kebijakan nonharga, wacana WFH/WFA sebaiknya tidak diterapkan pada hari Jumat atau Senin karena berpotensi memicu long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM. Penerapan di pertengahan pekan, seperti hari Rabu, dinilai lebih efektif.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan tindakan yang memperburuk situasi, seperti panic buying. Tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru dapat memicu persoalan baru yang lebih kompleks.

Baca juga : Wayan Sudirta Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Sebaliknya, masyarakat perlu mulai beradaptasi dengan perubahan pola mobilitas, seperti beralih ke transportasi umum massal, menggunakan sepeda, atau bahkan berjalan kaki untuk aktivitas sehari-hari.

Dari perspektif ekonomi makro, jika dampak kenaikan harga BBM semakin terasa, masyarakat juga perlu meninjau ulang pola pengeluaran. Misalnya, bagi rumah tangga menengah ke bawah, pengeluaran untuk rokok yang mencapai 10–11 persen dari total belanja perlu ditekan. Sementara itu, pengeluaran untuk kebutuhan gizi seperti lauk-pauk hanya sekitar 3 persen. Kondisi ini menjadi paradoks yang perlu diperbaiki.

Konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan cenderung meningkat. Sementara konsumsi BBM terus berjalan dan cadangan semakin menipis akibat terganggunya pasokan impor.

Diperlukan langkah kebijakan yang cepat, akurat, dan komprehensif. Masyarakat juga perlu bersiap melakukan perubahan perilaku untuk menghemat energi.

Sebagian besar negara di Asia telah melakukan penyesuaian kebijakan energi secara signifikan. Indonesia tidak boleh terlambat dalam mengantisipasi potensi krisis energi yang semakin dekat. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan panic buying atau overbuying dalam konsumsi BBM dan gas elpiji.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.