Geopolitik Indonesia Menghadapi Guncangan Geopolitik Global

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia seperti kehilangan jeda napasnya. Dalam hari-hari belakangan ini, perang di Timur tidak lagi sekadar konflik yang terasa jauh dan asing, melainkan telah menjelma menjadi gelombang besar yang getarannya merambat hingga ke ruang-ruang domestik bangsa. Dari Gaza, api konflik membesar dan meluas, kemudian juga perang besar yang melibatkan Iran dan Israel- Amerika Serikat.

Ketika kekuatan militer ­saling berhadapan secara langsung, dunia sejatinya sedang menyaksikan pergeseran dari tatanan berbasis keseimbangan menuju lanskap ketidakpastian yang sulit diprediksi. Dalam ­situasi seperti ini, Indonesia tidak ­memiliki ­kemewahan ­untuk berdiri sebagai penonton pasif. Maka geopolitik bukan lagi sekadar wacana elite, melainkan ­realitas konkret yang menentukan ­stabilitas ekonomi, ketahanan ­sosial, dan arah masa depan bangsa.

Baca juga : Menjaga Kedaulatan Nasional Di Tengah Perang Timur Tengah Gejolak Geopolitik Global

Dalam pusaran ketidakpastian itu, Pancasila menemukan ­relevansinya bukan sekadar ­sebagai dasar negara yang normatif, tetapi sebagai fondasi etik yang hidup dan bekerja. Ketika dunia diguncang oleh konflik dan logika kekuatan semakin dominan, Pancasila meng­hadirkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan. Sila pertama dan kedua ­menegaskan bahwa dalam setiap respons terhadap krisis, Indonesia tidak boleh kehilangan orientasi moralnya.

Pancasila juga berfungsi sebagai kompas strategis dalam menjaga kohesi nasional di tengah tekanan global yang kian intens. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia, menjadi semakin relevan ketika dampak krisis berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial. Kenaikan harga energi, tekanan inflasi, serta gangguan distribusi logistik bukan sekadar variabel ekonomi, melainkan faktor yang dapat menguji daya rekat kebangsaan.

Baca juga : Kewaspadaan Badai Geopolitik Indonesia Di Tengah Pusaran Konflik Global

Sila keempat dan kelima Pancasila memberikan arah yang lebih operasional dalam merumuskan kebijakan publik yang bijaksana dan berkeadilan. Pengambilan keputusan harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang, berbasis data, serta melibatkan sinergi antarlembaga negara. Respons terhadap krisis tidak boleh bersifat reaktif dan jangka pendek, tetapi harus dirancang secara terukur dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, keadilan sosial harus menjadi tujuan akhir dari setiap ­kebijakan, lantas memastikan bahwa beban krisis tidak ditanggung secara timpang oleh kelompok masyarakat tertentu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.