Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah bersikap netral dalam kisruh Partai Demokrat, terutama terkait aksi kudeta Moeldoko menendang AHY sebagai Ketua Umum partai tersebut. Sikap netral tersebut, menurut Jimly, bisa ditunjukkan dengan 2 (dua) pilihan: (1) tidak mengesahkan hasil “KLB Partai Demokrat” di Deli Serdang Jumat pekan lalu, atau (2) memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden dan mencari penggantinya.
Pendapat sama digaungkan juga oleh pakar Hukum Tata-Negara, Refly Harun. Moeldoko harus dicopot. Jika Presiden Jokowi tetap membisu, menurut Refly, Jokowi mengikuti pendapat Menko Polhukman, Prof. Mahfud MD, bahwa apa yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat merupakan masalah internal Demokrat. Padahal, terselenggaranya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, jelas-jelas dibayangi oleh eksekutif, oleh salah satu pembantu terdekat Presiden Jokowi.
Baca juga : Siapa Otak Perpres No. 10 Tahun 2021
Pendapat dan sikap Mahfud MD memang aneh. Sebagai pembantu dekat Presiden, Mahfud mungkin merasa wajib membela atasannya secara mati-matian. Maka, diseretlah masalah KLB Partai Demokrat ke peristiwa hampir serupa di masa lalu, yakni konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, padahal PKB jelas-jelas didirikan oleh Gus Dur dan sejumlah tokoh NU lainnya. Disebutkan juga oleh Mahfud contoh kisruh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sekitar 1996-1997 untuk menjatuhkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Konflik PKB untuk menjatuhkan Gus Dur, sepenuhnya bersifat internal, semata-mata ambisi Muhaimin untuk menendang Gus Dur yang notabene adalah pamannya sendiri. Dalam konflik PDI, intervensi eksternal (penguasa) memang jelas sekali, karena Pak Harto waswas popularitas Bu Mega makin kuat dan pada akhirnya dapat menjatuhkan kepemimpinannya.
Baca juga : Catat Yuk, Rabu Ini Layanan SIM Keliling Hadir Di 5 Lokasi
Dari Munas di Jakarta, pertarungan antara Bu Mega versus Surjadi pindah ke Medan, tetap tidak bisa berdamai kedua kubu ini. Akhirnya, Munas lagi di Surabaya. Ketika masih tetap buntu, Pegurus PDI menyerahkan pembentukan DPP-nya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Politik Dalam Negeri.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
