Perekaman Data e-KTP Baru 97 Persen, Masih Ada 4 Juta Orang Yang Memiliki KTP Ganda

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bekerja untuk memutakhirkan data pemilih Pemilu 2019. Pekan lalu, Kemendagri masih menemukan 4-5 juta pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. 

Sebelumnya Komisioner KPU Viryan Azis memaparkan, lem¬baganya per 15 November lalu telah menyelesaikan pencatatan data pemilih sebanyak 191 juta. Jumlah ini terdiri dari 189 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri. Data ini merujuk pada data pemilih di 28 provinsi yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data.

Hingga pekan lalu KPU mencatat, masih ada 23 kabupaten/kota yang masih mengalami penundaan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Ke-23 kabupaten/kota itu tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan DKIJakarta. Lantas bagaimana perkembangannya hingga kini? Apakah masih banyak ditemukan KTP ganda? Berikut penuturan lengkap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Baca juga : EDDY SOEPARNO, Sekjen PAN : Kami Mulai Rasakan Dampak Positif Dari Pergerakan Partai Pengusung Prabowo

Bagaimana perkembangan pemutakhiran data pemilih saat ini?
Ya saya kira data dewasa kurang lebih ada 191 juta orang. Akan tetapi kami akui perekamannya baru 97 persen karena masih ada 4 juta yang memiliki KTP ganda. 

Lantas bagaimana itu untuk menyelesaikan persoalan pemilih yang memiliki KTP ganda?
Ya, tolonglah masyarakat proaktif ketika punya dua e-KTP atau KTP pastikan dia tinggal di mana, RTberapa, dan RW berapa itu mesti ada. Yang kedua usia dewasa tanggal 17 April nanti sudah kami rekam namanya dan tinggalnya di mana. Tolong mulai Januari ini mereka sudah merekam e-KTP supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya. 
Kemudian KPU sudah mendata karena ini kewenangan KPU. Jika Desember 2017 sudah me-nyerahkan 263 juta data yang sudah dimilikinya, baik itu dewasa nanti akan dicoklis oleh KPU. Jadi DPTitu kewenangan penuh KPU. Jika sampai Desember diundur kami bersama Dukcapil dan tim data kami merapat ke KPU guna membantu untuk menyinkronkan nama-nama. Jangan sampai hak warga negara yang sudah dewasa tidak bisa menggunakan haknya. 

Tapi hingga kini buktinya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dirinya belum bisa mencetak e-KTP meski dia sudah merekam dan sudah punya suket. Bagaimana itu?
Saya kira tidak ada alasan lagi kalau daerah mengatakan tidak bisa mencetak e-KTP. Toh blangkonya ada hanya karena mungkin antrean panjang, listrik mati, atau mesin eror. Seperti beberapa waktu lalu saya ke Papua mereka yang datang cukup bagus, 60 persen datang untuk merekam. 

Baca juga : Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto: Mana Ada Yang Berani Mengancam Pak Prabowo, Cek Internal Dululah

Jika mesinnya rusak dan sumber daya manusiannya tidak ada apakah bisa mencetak e-KTP di tingkat kecamatan?
Ya bisalah. Misal saja seseorang tinggal di Jakarta ataupun kebetulan lagi main ke Jakarta mau berkunjung (mengurus E-KTP) ke Dukcapil Pusat silakan. Toh di seluruh Indonesia (Dukcapil) itu ada. Setiap hari datang Jadi jika mungkin SDMdi daerah sulit bisa langsung ke kami.

Terkait pemilih di luar negeri sejauh ini apakah Kemendagri sudah jemput bola untuk mendata?
Kalau di Hong Kong, Arab Saudi, dan Malaysia, tim kami sudah ke sana. Tapi memang belum maksimal baru 60 persen yang bisa datang merekam. Di kota-kota besar itu yang sulit, namun kalau di kota-kota kecil semua bisa.

Artinya masih ada yang belum terdata?
Ya yang tidak proaktif itu (yang belum terdata). Jadi yang tinggal di luar negeri tolonglah segera hubungi KBRI-nya supaya dia bisa merekam. 

Baca juga : Sekjen PKS Mustafa Kamal: Pak Anies Sudah Lelah Bekerja Sendirian

Imbauan Kemendagri menjelang Pemilu 2019 apa?
Memasuki pileg dan pilpres ini mari kita lawan yang namanya racun demokrasi seperti SARAdan politik uang. Kedua kampanye caleg maupun timses capres jangan berujar kebencian, fitnah, dan SARA. Jadi yang seperti itu harus kita lawan. Sebab hal demikian adalah racun demokrasi. Mari kita tingkatkan partisipasi pemilih supaya mak¬simal mengingat target KPU itu 78 persen. Mari kita ajak semua calon tim sukses semua capres dan cawapres untuk selalu kam¬panye adu program, konsep, dan gagasan.

Bagaimana pengganti Bupati Pakpak Bharat yang beberapa waktu lalu terkena OTT KPK?
Kalau yang bersangkutan ditahan maka kami segera siapkan pejabatnya agar tidak ada kekosongan pimpinan di daerah tidak lebih dari 24 jam. SK akan kami siapkan dan kami serahkan pada Gubermur Sumatera Utara. Seingat saya wakil bupati kosong, mungkin sekdanya kita plt kan sebagai plt Bupati. 

Imbauan Anda kepada semua kepala daerah mengingat sudah mencapai ratusan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi?
KPK baru saja menyampaikan pernyataan sudah 100-an kepala daerah OTTKPK, belum pejabat lainnya. Harusnya sebagai pengingat diri saya dan semua pejabat di lingkungan Kemendagri sampai daerah untuk hati-hati terkait area rawan korupsi yang khususnya meliputi Perencanaan Anggaran, hibah, bansos, retribusi pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, mark up proyek atau jual beli proyek. Di samping masalah narkoba dan mencermati gelagat perkembangan yg kaitan dengan radikalisme dan macam macam terorisme.  [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.