Fraksi Demokrat Minta Tinjau Ulang Rapat Via Zoom Meeting

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang Raperda pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) dan perubahan badan hukum Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) pada Rabu (3/8) menjadi sorotan. Sebab banyak anggota dewan yang absen.

Ketua Fraksi PD DPRD DKI Desie Christhyana Sari meminta, agar kebijakan rapat Paripurna menggunakan aplikasi zoom segera ditarik.

Baca juga : Banyak Jalan Nasional Di Banten Rusak, Jayabaya Minta PUPR Segera Perbaiki

"Saya kira saat ini sudah tidak lagi relevan rapat Paripurna DPRD DKI menggunakan aplikasi zoom. Karena saat ini pun, anak sekolah dari tingkatan TK-SMA sudah bersekolah dengan tatap muka," kata Desie, Rabu (3/8).

Menurutnya, sangat tidak etis jika wakil rakyat yang sudah diambil sumpah jabatan berleha-leha tanpa memikirkan kehadiran di dalam rapat Paripurna. 

Baca juga : Kuasa Hukum Anggota DPR DK Sebut Laporan Pencabulan Bermuatan Politis

"Kan lucu kita yang sudah diberikan amanah oleh rakyat. Justru tidak hadir dalam rapat Paripurna, sementara anak sekolah sudah bertatap muka pembelajarannya. Saya sejak awal pandemi pun selalu hadir. Yang utama itu kan menggunakan masker," sentil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jakarta itu.

Hal senada juga diungkap anggota Fraksi PDIP Rasyidi. Rasyidi bahkan sempat interupsi saat rapat Paripurna digelar. Dia meminta agar kebijakan rapat Paripurna via aplikasi zoom dievaluasi. Sebab kontribusi anggota dewan menjadi kurang maksimal jika hanya hadir secara virtual. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.