Anggota Fraksi Golkar: Demo Silakan, Tapi Suarakan Pemakzulan Tak Ada Urgensinya

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyarankan sejumlah elemen masyarakat yang hendak berdemonstrasi, tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut dia, masyarakat yang menyampaikan pendapat dan berdemonstasi tentu dihormati, karena merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ide-ide atau isu yang disampaikan dalam demo juga sebaiknya yang tepat.

“Punya nilai dalam mengkritisi implementasi demokrasi dan pembangunan ekonomi, sosial politik. Jika nanti dalam unjuk rasa ada elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan pemazulan Presiden Jokowi, saya kira tidak ada urgensinya,” kata Bambang, Selasa (10/5).

Baca juga : Gus Jazil: Hentikan Demo Yang Mengarah Pemakzulan Presiden

Jokowi, kata dia, sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan Presiden 3 periode. Menurutnya, Jokowi sudah tegas menolak wacana tersebut.

“Isu penundaan pemilu sudah dijawab dengan penetapan tanggal pelaksanaan Pilpres dan Pilleg. Tidak ada pelanggaran dilakukan oleh Jokowi yang melawan konstitusi,” jelas dia.

Selain itu, Bambang mengatakan, ekonomi saat ini telah tumbuh positif. Triwulan pertama 2022 ekonomi bergeliat nyata, pariwisata kembali bergairah pasca kasis Covid-19 yang mulai melandai. “Pertumbuhan ekonomi masih on the track, cadangan devisa meningkat,” ujarnya.

Baca juga : Data Berbasis SDGs Desa Jadi Landasan Penentuan Arah Pembangunan Desa

Bambang juga menilai, pemberantasan korupsi tetap berjalan baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Penegakan hukum dengan pendekatan restorasi justice yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan, telah banyak membantu dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat kecil.

“Jadi, saya kira tidak ada urgensinya jika ada unjuk rasa dengan tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Meski kita tetap hormati jika ada elemen masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dalam unjuk rasa nanti,” tandasnya.

Diketahui, dalam aksi demonstransi saat rasa bulan Ramadan, sempat terbentang spanduk yang mendesak 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Baca juga : Antisipasi Krisis Global, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'. Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi. Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.